JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi meningkatnya beban keuangan negara akibat proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang diperkirakan mencapai 7,3 persen pada 2027. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada biaya utang yang harus ditanggung pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Peringatan itu disampaikan Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Said, kenaikan yield SBN memang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada instrumen surat utang negara. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga yang harus ditanggung APBN.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” ujar Said.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemerintah perlu memastikan setiap tambahan pembiayaan utang benar-benar digunakan untuk program-program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Tanpa strategi yang tepat, kenaikan biaya utang berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah pada masa mendatang.
Said juga mengingatkan bahwa pada 2027 pemerintah masih harus menghadapi jatuh tempo pembayaran bunga dan pokok utang dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat pengelolaan fiskal harus dilakukan secara lebih hati-hati dan terukur.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” tegasnya.
Selain itu, Said meminta pemerintah memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia, seperti stabilitas fiskal, kepastian regulasi, volatilitas nilai tukar, hingga penilaian lembaga pemeringkat internasional.
Menurutnya, menjaga kepercayaan pasar menjadi faktor penting agar biaya pembiayaan negara tetap terkendali dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Said menegaskan bahwa tantangan fiskal tersebut harus dihadapi secara serius mengingat pemerintah juga tengah menyiapkan delapan Program Prioritas Nasional dalam KEM-PPKF 2027 yang membutuhkan dukungan anggaran besar dan berkelanjutan (red)
Berita terkait
