JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam menjaga kesehatan fiskal negara menjelang pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional pada 2027. Menurutnya, besarnya beban pembayaran utang yang jatuh tempo dapat menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan program-program strategis pemerintah.
Peringatan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Said, pada tahun 2027 pemerintah masih harus menghadapi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang dalam jumlah besar. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan nasional juga terus meningkat.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said Abdullah.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah lebih cermat dalam mengelola fiskal agar tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun ruang belanja negara.
Said juga menyoroti proyeksi imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menarik minat investor, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan pasar, mulai dari kondisi fiskal, stabilitas nilai tukar, kepastian regulasi, hingga penilaian lembaga pemeringkat internasional.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.
Said menjelaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 memuat delapan Program Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Menurutnya, seluruh program tersebut merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang harus didukung dengan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkas Said (red)
Berita terkait
