JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menekankan bahwa keberhasilan Prabowonomics tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh keberpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada kebutuhan nyata masyarakat.

Hal itu disampaikan Gus Muhaimin usai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Menurutnya, konsep ekonomi konstitusi yang menjadi ruh Prabowonomics harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat, terutama kelompok yang selama ini belum memperoleh akses layanan dasar secara optimal.

“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi,” ujar Gus Muhaimin.

Ia menjelaskan, anggaran negara seharusnya lebih banyak diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan sektor kewirausahaan.

Menurut Gus Muhaimin, pembangunan fisik yang menyentuh kebutuhan masyarakat akan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Selain penguatan kebijakan anggaran, ia juga kembali menegaskan perlunya reformasi regulasi sebagai fondasi utama pelaksanaan Prabowonomics. Salah satunya melalui peninjauan kembali sekitar 108 undang-undang yang dinilai belum selaras dengan semangat ekonomi konstitusi.

Regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), hingga Undang-Undang Lingkungan Hidup disebut menjadi bagian dari produk hukum yang perlu dievaluasi agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Gus Muhaimin mengaku akan terus membangun komunikasi dengan seluruh kekuatan politik di parlemen untuk mendorong agenda reformasi regulasi tersebut.

Ia optimistis kombinasi antara pembenahan regulasi dan penguatan APBN yang pro-rakyat akan menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Menurutnya, Prabowonomics harus menjadi instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu (red)