JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng koperasi pesantren untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Menurut Chusnunia, koperasi pesantren memiliki potensi besar untuk melahirkan pelaku UMKM baru sekaligus memperluas kegiatan ekonomi produktif di lingkungan pesantren. Karena itu, koperasi pesantren perlu didorong agar tidak hanya melayani kebutuhan internal, tetapi juga terlibat dalam rantai pasok industri nasional.
“Koperasi-koperasi pesantren yang telah tumbuh hari ini didorong tidak hanya melayani kebutuhan internal dan membantu para pelaku UMKM tetapi juga masuk ke dalam rantai pasok industri,” ujarnya.
Chusnunia menilai pengembangan ekonomi pesantren melalui koperasi dapat menjadi salah satu strategi memperkuat kemandirian masyarakat. Pesantren memiliki jaringan yang luas dan telah berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka sehingga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pesantren adalah salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian masyarakat secara lebih luas,” ungkapnya.
Chusnunia Soroti Potensi Ribuan Koperasi Pesantren
Potensi tersebut, menurut Chusnunia, didukung keberadaan koperasi pondok pesantren (Koppontren) yang telah menjalankan berbagai kegiatan usaha. Berdasarkan data Kementerian Koperasi yang disampaikan dalam keterangannya, terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 Koppontren yang aktif, sehat, dan berkelanjutan.
Jumlah tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperluas peran pesantren dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pengembangan koperasi pesantren perlu disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Chusnunia menyatakan akan mendorong Kementerian UMKM, yang menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI, untuk berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha produktif berbasis pasar, serta perluasan akses pembiayaan.
Menurutnya, penguatan koperasi dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Keduanya juga dapat menjadi sarana mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan sosial.
Dengan dukungan kebijakan dan pendampingan yang tepat, koperasi pesantren diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi internal, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Target Ekonomi Koperasi Pesantren Diterapkan Nasional pada 2028
Dorongan penguatan koperasi pesantren juga sejalan dengan rencana pemerintah mengembangkan model ekonomi berbasis koperasi pesantren secara nasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menargetkan model ekonomi tersebut dapat diterapkan secara nasional pada 2028.
Jawa Timur ditetapkan sebagai proyek percontohan dengan melibatkan sedikitnya 300 koperasi pesantren. Koperasi-koperasi tersebut diarahkan menjadi pelaku ekonomi produktif sekaligus bagian dari rantai pasok industri nasional.
Muhaimin menilai koperasi pesantren memiliki peluang strategis untuk terhubung dengan kebutuhan industri berskala besar. Karena itu, penguatan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren.
“Koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus peluang strategis untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri besar karenanya penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas perdagangan internal, tetapi harus mampu membangun usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan penguatan kapasitas kelembagaan, koperasi pesantren diharapkan dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem UMKM dan industri nasional (red)
Berita terkait
