Nasim menegaskan, pembahasan RUU Perkoperasian tidak boleh hanya berfokus pada perubahan aturan administratif. Regulasi baru harus memberikan kepastian hukum bagi anggota, memperkuat kelembagaan, serta memastikan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi berjalan efektif.
“Kami mendukung pembahasan RUU Perkoperasian, tetapi terdapat sejumlah aspek penting yang harus diatur lebih komprehensif mulai dari definisi, tata kelola kelembagaan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi administratif demi kepastian hukum bagi anggota,” ujar Nasim di Jakarta, Kamis, (12/11/2026).
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menilai penguatan aturan diperlukan agar koperasi tidak hanya berkembang dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki sistem kelembagaan yang akuntabel dan mampu melindungi kepentingan anggotanya.
Nasim Dorong Penguatan Koperasi Syariah dan Pembentukan APEX
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Nasim adalah penguatan landasan hukum koperasi syariah. Ia menilai ketentuan mengenai koperasi berbasis prinsip syariah belum diatur secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun Pasal 44A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Menurutnya, RUU Perkoperasian perlu mengatur secara lebih terperinci kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS), termasuk pencantumannya dalam anggaran dasar koperasi.
“Ketentuan layanan usaha berbasis prinsip syariah, pencantuman Dewan Pengawas Syariah dalam anggaran dasar, serta sanksi administratif bagi pelanggar pengawasan syariah wajib diperkuat. Langkah ini krusial untuk melindungi anggota sekaligus menjaga kredibilitas koperasi syariah,” tegasnya.
Selain penguatan kelembagaan syariah, Nasim mengusulkan pembentukan APEX Koperasi sebagai lembaga penyangga likuiditas bersama atau financial safety net bagi jaringan koperasi nasional.
Lembaga tersebut diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendanaan bagi koperasi anggota yang menghadapi tekanan arus kas jangka pendek. Dengan demikian, koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas memiliki dukungan untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya.
“APEX Koperasi dapat menjalankan fungsi penyediaan fasilitas pendanaan bagi koperasi anggota sesuai mekanisme yang ditetapkan. Skema ini akan memperkuat solidaritas antarkoperasi sekaligus meminimalkan risiko gagal bayar yang merugikan masyarakat,” kata Nasim.
Nasim Minta Satu Data Koperasi dan Pengawasan Digital Diperkuat
Nasim juga mendorong pemerintah membangun sistem Satu Data Koperasi yang terintegrasi secara nasional. Menurutnya, basis data yang akurat dan terus diperbarui menjadi prasyarat penting dalam penyusunan kebijakan, penyaluran pembiayaan, serta pelaksanaan program pemberdayaan koperasi.
Ia mengingatkan, pendataan yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi dan membuka celah penyalahgunaan bantuan pemerintah.
“Sistem pendataan yang belum terintegrasi berpotensi memicu ketidaksesuaian informasi hingga celah penyalahgunaan bantuan program pemerintah. Satu Data Koperasi harus segera diwujudkan agar intervensi negara benar-benar menyentuh koperasi yang aktif dan membutuhkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Nasim meminta pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam bermasalah dan entitas yang menggunakan kedok koperasi diperkuat. Ia mengusulkan pemanfaatan sistem pelaporan digital terpadu untuk membantu mendeteksi dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital dalam pengawasan keuangan koperasi perlu menjadi bagian dari pembahasan RUU Perkoperasian. Pengawasan yang lebih kuat dinilai penting untuk melindungi simpanan masyarakat sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga koperasi.
“Transformasi digital dalam pengawasan keuangan koperasi harus dikedepankan untuk menutup ruang bagi oknum yang merusak citra perkoperasian. Negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal terhadap simpanan masyarakat,” katanya.
Nasim turut mengajak insan gerakan koperasi, akademisi, dan pelaku usaha memberikan masukan selama proses penyusunan regulasi berlangsung. Ia secara khusus berharap para pemangku kepentingan ikut memberikan pandangan mengenai penyempurnaan aturan koperasi syariah.
“Kami berharap insan perkoperasian dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif, khususnya terkait penyempurnaan rumusan aspek syariah. Kita ingin RUU ini menghasilkan fondasi hukum yang kokoh bagi masa depan koperasi Indonesia,” tuturnya.
Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal pembahasan RUU Perkoperasian bersama pemerintah secara cermat dan partisipatif.
“Kami di Komisi VI DPR akan mengawal pembahasan RUU Perkoperasian ini sampai tuntas demi melahirkan regulasi yang progresif dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing,” pungkas Nasim Khan (red).
Berita terkait
