JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, meminta pemerintah menarik sisa dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara bertahap dan terukur untuk menjaga likuiditas perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah tersebut dinilai penting agar penugasan pembiayaan proyek strategis pemerintah tidak mengurangi kemampuan bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Marwan mengatakan, Himbara memiliki peran penting sebagai penopang pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kapasitas likuiditas perbankan harus tetap dijaga agar fungsi intermediasi berjalan seimbang dan kebutuhan pembiayaan sektor produktif tidak terabaikan.
“Kami mengapresiasi peran Himbara sebagai jangkar pembangunan. Namun, likuiditas perbankan harus tetap dijaga agar sehat. Jangan sampai penugasan pembiayaan proyek pemerintah mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/11/2026).
Menurutnya, tekanan likuiditas perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund, mempersempit ruang penyaluran kredit, hingga mendorong kenaikan suku bunga pinjaman.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan pembiayaan proyek pembangunan tidak menciptakan persaingan penggunaan dana yang justru membatasi akses kredit masyarakat dan dunia usaha.
Marwan Soroti Biaya Dana Bank Naik, Kredit UMKM Tertinggal
Marwan menyoroti kondisi likuiditas perbankan yang tercermin dari sejumlah indikator keuangan. Berdasarkan data BRI Danareksa Sekuritas per 9 November 2026, biaya dana atau cost of fund Bank Mandiri naik 42 basis poin secara tahunan menjadi 2,9 persen. Sementara itu, rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 92,8 persen.
Ia mengingatkan, apabila LDR terus meningkat hingga menembus 94 persen, bank berpotensi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru. Kondisi tersebut juga dapat mendorong penyesuaian suku bunga pinjaman.
Selain likuiditas, Marwan menilai ketimpangan pertumbuhan kredit antara sektor korporasi dan UMKM perlu menjadi perhatian. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026 menunjukkan kredit korporasi tumbuh 22,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 2,38 persen.
Menurut Marwan, kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga akses pembiayaan UMKM. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan penyerap tenaga kerja.
Karena itu, ia mengingatkan agar kebutuhan pembiayaan proyek pemerintah tidak membuat sektor UMKM semakin sulit memperoleh kredit dari perbankan.
Tiga Usulan Marwan Jaga Likuiditas dan Perluas Kredit UMKM
Untuk mengantisipasi potensi tekanan likuiditas sekaligus memperluas pembiayaan bagi UMKM, Marwan mengusulkan tiga langkah kebijakan.
Pertama, Bank Indonesia perlu memberikan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Insentif tersebut diharapkan mendorong bank meningkatkan pembiayaan kepada sektor usaha produktif.
Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan penarikan sisa dana SAL secara bertahap dan terukur. Menurut Marwan, langkah tersebut dapat membantu menjaga kecukupan likuiditas perbankan sehingga bank tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi penyaluran kredit.
Ketiga, pemerintah perlu mengevaluasi insentif dan skema penugasan pembiayaan proyek strategis agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam alokasi likuiditas perbankan.
Marwan menegaskan, kebijakan pembiayaan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas perbankan serta kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit.
Ia memastikan Komisi XI DPR RI siap bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK untuk merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas likuiditas sekaligus memperluas pembiayaan bagi sektor usaha kecil.
“Kami ingin Himbara tetap tangguh menopang pembangunan nasional, tetapi juga tetap menjadi mitra utama UMKM dan masyarakat kecil. Kekuatan perbankan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut (red)
Berita terkait
