JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendukung langkah Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasbiallah, yang akrab disapa Hasbi, menilai keputusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin, kode etik, dan aturan hukum di lingkungan internal kepolisian.
Menurutnya, tidak boleh ada anggota Polri yang kebal hukum, terutama apabila diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan negara.
“Kami mendukung langkah tegas Polri. Penegakan kode etik harus berlaku bagi siapa pun tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan kewenangan dan mencederai kehormatan institusi,” ujar Hasbi di Jakarta, Kamis (12/11).
Politisi PKB dari daerah pemilihan Jakarta I tersebut menegaskan, perkara ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui mekanisme etik internal kepolisian.
Ia meminta agar dugaan tersebut diusut secara menyeluruh melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Hasbi: Dugaan Penyadapan Presiden Harus Diusut Menyeluruh
Hasbi menilai persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa. Dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden, menurutnya, menyangkut persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara transparan dan menyeluruh.
“Ini bukan persoalan pelanggaran disiplin biasa. Ada dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden yang harus diusut secara menyeluruh. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap anggota Polri terikat sumpah jabatan dan kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.
Hasbi menekankan bahwa kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap tindakan anggota kepolisian harus tetap berada dalam koridor hukum dan kode etik profesi.
Menurutnya, penegakan aturan harus berlaku setara bagi seluruh anggota kepolisian, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Karena itu, proses penanganan perkara ini perlu memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemecatan Jadi Momentum Perkuat Reformasi Internal Polri
Lebih lanjut, Hasbi berharap ketegasan Polri dalam menangani perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi internal kepolisian.
Ia menilai konsistensi penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kehormatan institusi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Hasbi mengingatkan bahwa jabatan dan kedudukan tidak boleh menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum. Justru ketika dugaan pelanggaran melibatkan pejabat tinggi, institusi kepolisian perlu menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Penegakan hukum harus menjadi panglima, bukan jabatan atau kedudukan. Justru ketika yang diduga melanggar adalah pejabat tinggi, Polri harus menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku sama bagi semua orang,” jelasnya.
Dengan demikian, Hasbi berharap penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada sanksi etik, tetapi juga memberikan kepastian hukum melalui proses pemeriksaan yang transparan dan akuntabel (red)
Berita terkait
