JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal alias Deng Ical, mendesak pemerintah dan industri keuangan memperkuat sistem pertahanan siber nasional menyusul masifnya percobaan serangan digital terhadap sektor perbankan.
Ia mengingatkan, ancaman siber tidak boleh dianggap remeh karena berpotensi memicu kebocoran data, pencurian dana nasabah, hingga terganggunya layanan transaksi keuangan publik.
Menurut Deng Ical, langkah antisipatif harus segera dilakukan melalui sistem keamanan yang adaptif, terintegrasi, serta mampu mendeteksi ancaman sejak dini. Ia menilai, penguatan pertahanan siber jauh lebih penting daripada menunggu terjadinya insiden yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebocoran data, pencurian dana nasabah, atau lumpuhnya layanan keuangan. Ancaman siber terus berkembang dan membutuhkan kesiapan sistem pertahanan yang adaptif, terintegrasi, serta mampu melakukan deteksi dini,” ujar Deng Ical di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Deng Ical mengapresiasi kemampuan sistem keamanan siber nasional dalam mendeteksi dan memblokir jutaan percobaan intrusi digital sebelum menembus pertahanan utama perbankan. Namun, keberhasilan pemblokiran tersebut tidak boleh membuat otoritas dan perusahaan perbankan lengah menghadapi perkembangan metode peretasan.
“Jangan menunggu sampai serangan benar-benar berhasil. Kalau sudah ada peringatan dari BSSN, Komdigi, atau APJII, harus ada respons cepat dan terukur karena pencegahan jauh lebih baik daripada menanggung kerugian insiden siber,” tegasnya.
Deng Ical Soroti Celah Keamanan dari Mitra Teknologi
Legislator PKB asal Makassar itu mengingatkan bahwa kerentanan sistem keamanan perbankan tidak selalu berasal dari server internal bank. Celah keamanan juga dapat muncul melalui aplikasi mitra teknologi maupun penyedia layanan pihak ketiga.
Karena itu, ia mendorong audit keamanan siber secara berkala dan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai pasok teknologi digital yang digunakan institusi keuangan.
“Penguatan keamanan siber harus dilakukan secara menyeluruh melalui audit berkala dan pengujian sistem terhadap mitra penyedia layanan digital. Seluruh rantai pasok teknologi institusi keuangan harus dipastikan steril dari celah peretasan,” kata Deng Ical.
Selain audit, Deng Ical mendorong pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang lebih solid antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menurutnya, sinergi antarinstansi diperlukan agar setiap anomali lalu lintas data perbankan dapat direspons secara cepat dan terukur. Peringatan dini dari otoritas keamanan siber juga harus segera ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi yang tepat.
“Koordinasi antara BSSN, OJK, BI, dan Komdigi harus berjalan efektif dan terintegrasi. Peringatan dini dari otoritas keamanan siber tidak boleh diabaikan dan wajib ditindaklanjuti dengan mitigasi yang presisi,” ucapnya.
Perlindungan Nasabah dan Data Pribadi Jadi Prioritas
Deng Ical juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital. Menurutnya, ancaman terhadap nasabah tidak hanya datang dari peretasan sistem perbankan, tetapi juga melalui rekayasa sosial (social engineering), tautan penipuan (phishing), hingga pencurian kredensial akun.
Ia meminta industri perbankan meningkatkan kampanye literasi keamanan digital agar masyarakat lebih memahami risiko penipuan daring dan mampu melindungi informasi pribadi maupun akses rekeningnya.
“Peningkatan literasi keamanan digital masyarakat merupakan langkah penting untuk mencegah nasabah menjadi korban phishing dan penipuan daring. Edukasi perlindungan data pribadi harus menjadi tanggung jawab bersama penyedia jasa keuangan,” katanya.
Selain edukasi, Deng Ical mengingatkan pentingnya penegakan aturan mengenai pelaporan insiden siber dan pemberian sanksi atas kelalaian dalam melindungi data nasabah. Ia meminta ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Menurutnya, akuntabilitas industri perbankan menjadi salah satu fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital nasional.
“Kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi nasabah adalah harga mati bagi seluruh pelaku industri perbankan. Negara harus memastikan keamanan transaksi dan dana masyarakat terlindungi sepenuhnya oleh hukum,” pungkas Deng Ical (red)
Berita terkait
