JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menegaskan bahwa pengaturan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterwakilan politik masyarakat dan efektivitas kelembagaan DPR.
Menurut Zainul, ambang batas parlemen tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Lebih dari itu, kebijakan tersebut perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem keterwakilan dan proses pengambilan keputusan politik.
Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar untuk membahas materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, Rabu (11/10/2026).
Forum tersebut digelar untuk menghimpun pandangan dan masukan para ahli sebagai bahan merumuskan desain sistem pemilu yang mampu mengakomodasi prinsip keterwakilan politik sekaligus mendukung efektivitas kelembagaan parlemen.
Parliamentary Threshold Bukan Sekadar Menyederhanakan Partai
Zainul yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menjelaskan, keberadaan parliamentary threshold pada dasarnya merupakan instrumen untuk mencari titik keseimbangan dalam sistem demokrasi perwakilan.
Di satu sisi, sistem pemilu harus mampu memastikan suara masyarakat mendapatkan ruang keterwakilan di parlemen. Namun, di sisi lain, komposisi kekuatan politik juga perlu memperhatikan efektivitas kerja lembaga legislatif.
Menurutnya, persoalan ambang batas parlemen perlu dilihat secara komprehensif. Sebab, pengaturan yang hanya berorientasi pada pengurangan jumlah kekuatan politik berpotensi mengabaikan aspek keterwakilan masyarakat.
Zainul menilai, banyaknya kekuatan politik di parlemen dapat menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Semakin beragam aktor politik yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan untuk membangun kesepakatan di antara berbagai kepentingan.
“Fragmentasi politik yang tinggi di parlemen berpotensi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Semakin banyak kekuatan politik yang terlibat, semakin besar pula tantangan dalam membangun kesepakatan dan menentukan keputusan politik,” ujarnya.
Fragmentasi Politik Bisa Memperlambat Keputusan Parlemen
Lebih lanjut, Zainul menjelaskan bahwa fragmentasi politik dalam kondisi tertentu dapat memperpanjang proses pembahasan kebijakan. Perbedaan kepentingan antarkekuatan politik membutuhkan proses negosiasi dan konsolidasi yang tidak selalu mudah.
Situasi tersebut, menurutnya, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan ketentuan ambang batas parlemen melalui RUU Pemilu.
Meski demikian, pembahasan parliamentary threshold tidak cukup hanya berfokus pada efektivitas pengambilan keputusan. Prinsip keterwakilan politik masyarakat juga harus tetap menjadi bagian penting dalam desain sistem pemilu.
Karena itu, Zainul memandang ambang batas parlemen sebagai upaya mencari jalan tengah antara dua kebutuhan tersebut: menjaga agar aspirasi masyarakat tetap terwakili sekaligus memastikan parlemen dapat menjalankan fungsi kelembagaannya secara efektif.
“PT itu konsep yang coba mencari jalan tengah antara representasi politik dengan efektivitas kelembagaan,” tutupnya (red)
Berita terkait
