JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin atau Gus Khozin, menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Ia mendorong agar proses selanjutnya berfokus pada mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sikap tersebut disampaikan Gus Khozin setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026. Penyerahan surat itu juga diikuti pembatalan rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP.
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?” kata Khozin.
Sebelumnya, lebih dari 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengusulkan HMP terkait polemik jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, menurut Khozin, apabila pengunduran diri tersebut diproses secara resmi sesuai ketentuan konstitusi, maka objek yang hendak ditindaklanjuti melalui HMP telah kehilangan relevansinya.
Ia menegaskan, PKB menghormati pilihan Gibran dan berharap polemik yang selama ini berkembang dapat diakhiri. Menurutnya, seluruh pihak perlu kembali menjalankan tugas masing-masing dan memprioritaskan agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Gus Khozin Minta Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Segera Berjalan
Khozin menjelaskan, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Selain itu, ia merujuk Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan tersebut menyebutkan Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
“Ketentuan dalam UU MD3 sudah sangat terang mengatur tenggat waktu pengusulan dua calon pengganti oleh Presiden kepada MPR. Kepastian prosedur ini penting agar transisi pengisian jabatan wakil kepala negara berlangsung mulus tanpa menimbulkan celah perdebatan hukum,” tegas Khozin.
Ia meminta seluruh tahapan dijalankan secara objektif dan transparan. Menurutnya, pimpinan MPR perlu memastikan proses verifikasi persyaratan calon berlangsung sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan mandat konstitusional tersebut.
Khozin juga menilai kepastian prosedur penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah munculnya polemik ketatanegaraan baru. Ia mengingatkan seluruh elemen politik dan lembaga negara agar menahan diri serta menghormati mekanisme yang berlaku.
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Jadi Evaluasi Polemik Gibran
Selain mendorong penyelesaian proses pengisian jabatan Wakil Presiden, Gus Khozin meminta dinamika politik dan ketatanegaraan yang menyertai pencalonan hingga pengunduran diri Gibran menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurutnya, penyempurnaan regulasi kepemiluan diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali memicu ketidakpastian dan perdebatan berkepanjangan di masa mendatang.
“Dinamika yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan kepemiluan kita saat ini harus menjadi bahan pembahasan serius dalam revisi UU Pemilu. Kami berharap penyempurnaan regulasi tersebut dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ucapnya.
Khozin menegaskan Fraksi PKB akan mengawal proses ketatanegaraan di MPR sekaligus pembahasan revisi UU Pemilu di DPR. Ia berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.
“Kami di DPR dan MPR akan mengawal proses ketatanegaraan ini sesuai amanat UUD 1945. Penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan juga akan kami kawal demi menjamin kualitas demokrasi Indonesia,” pungkas Gus Khozin (red)
Berita terkait
