JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan Fraksi PKB siap menjalankan proses pergantian Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Neng Eem menegaskan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, prinsip negara hukum, demokrasi, serta stabilitas pemerintahan harus menjadi landasan dalam setiap tahapan.
Fraksi PKB MPR RI berpandangan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Karena itu, seluruh proses harus berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Neng Eem di ruang Fraksi PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Neng Eem Ungkap Mekanisme Pergantian Wakil Presiden
Neng Eem menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya paling lambat 60 hari.
Wakil Presiden pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, proses pergantian tidak dilakukan melalui penunjukan langsung, melainkan mengikuti mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.
Pengaturan lebih lanjut juga tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden. Presiden kemudian mengusulkan dua calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Menurut Neng Eem, ketentuan tersebut menjadi pedoman yang harus dihormati seluruh pihak dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan setelah pengunduran diri Gibran.
PKB Minta Semua Pihak Tidak Bangun Spekulasi Politik
Lebih lanjut, Neng Eem menegaskan bahwa proses pergantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur atau dinamika politik. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Karena itu, Fraksi PKB mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional. Ia juga mengingatkan agar tidak muncul spekulasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
“Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang. Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tanggung jawab tersebut demi menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, dan kepentingan bangsa,” tegas Neng Eem.
Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 anggota juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan konstitusi sebagai panglima dalam setiap proses ketatanegaraan.
Neng Eem berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung sesuai aturan, sehingga demokrasi, stabilitas nasional, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga (red)
Berita terkait
