JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi menyusul meninggalnya seorang bayi yang sempat mendapatkan penanganan medis di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Neng Eem menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi momentum pembenahan layanan kesehatan, terutama koordinasi antarrumah sakit dan ketersediaan ambulans neonatal untuk menangani pasien bayi dalam kondisi kritis.
“Ini menyangkut nyawa manusia, jangan sampai bayi kehilangan kesempatan untuk hidup karena sistem rujukan yang lambat, koordinasi antarrumah sakit yang tidak berjalan baik, atau ambulans khusus bayi yang tidak tersedia ketika dibutuhkan. Negara harus hadir memastikan setiap pasien mendapatkan pertolongan secepat mungkin,” tegas Neng Eem di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menyoroti kronologi kejadian ketika bayi yang dilahirkan setelah ibunya dirujuk dari Puskesmas Kebon Bawang membutuhkan perawatan intensif di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Namun, pihak keluarga disebut menghadapi kendala komunikasi rujukan dan ketiadaan ambulans khusus.
Neng Eem menegaskan, dalam kondisi kegawatdaruratan medis, keluarga pasien tidak boleh dibebani tanggung jawab mencari sendiri rumah sakit rujukan. Mekanisme koordinasi dan pemindahan pasien harus menjadi tanggung jawab sistem pelayanan kesehatan.
Neng Eem Soroti Rujukan NICU dan Ketiadaan Ambulans Neonatal
Menurut Neng Eem, keluarga pasien tidak seharusnya harus menghubungi berbagai rumah sakit atau mencari bantuan melalui kenalan demi mendapatkan penanganan medis bagi bayi dalam kondisi kritis.
“Jangan sampai keluarga pasien yang harus pontang-panting mencari rumah sakit, menghubungi sana-sini, bahkan mencari kenalan agar anaknya mendapatkan pertolongan. Ini tanggung jawab sistem pelayanan kesehatan sehingga rumah sakit harus memiliki mekanisme rujukan darurat yang cepat, terkoordinasi, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.
Legislator PKB tersebut juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan ambulans neonatal yang dilengkapi peralatan medis sesuai standar serta didukung tenaga kesehatan terlatih di setiap fasilitas kesehatan rujukan.
Ia mendesak pemerintah daerah membangun sistem pemanfaatan ambulans terpadu antarrumah sakit. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan layanan transportasi medis ketika pasien kritis membutuhkan evakuasi segera.
“Ambulans untuk bayi dalam kondisi kritis bukan sekadar sarana transportasi, melainkan bagian dari rangkaian tindakan penyelamatan nyawa yang membutuhkan dukungan tenaga medis terlatih dan peralatan khusus. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan ambulans neonatal beserta sistem pemanfaatannya secara terintegrasi,” kata Neng Eem.
Dukung Audit Maternal Perinatal, Neng Eem Minta Pembenahan Sistem
Neng Eem menyatakan mendukung instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP). Namun, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak hanya berhenti pada pemenuhan prosedur administratif.
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan bersama seluruh pemerintah daerah segera membenahi standar operasional prosedur (SOP) kegawatdaruratan. Pembenahan tersebut perlu diarahkan untuk memutus rantai birokrasi rujukan yang berpotensi menghambat penyelamatan pasien.
Menurutnya, audit harus mampu mengidentifikasi persoalan secara menyeluruh, baik terkait kemungkinan kelalaian maupun kelemahan sistem koordinasi dan pelayanan kesehatan.
“Kalau memang ditemukan kelalaian harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tetapi jangan berhenti pada siapa yang salah karena pemerintah juga harus mengungkap di mana letak kelemahan sistemnya. Pembenahan konkret wajib segera dilakukan agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali,” pungkasnya (red)

Berita terkait