JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, menyoroti tingginya angka laporan penipuan digital di Indonesia yang mencapai lebih dari 608 ribu kasus hingga pertengahan 2026. Ia meminta pemerintah memperjelas koordinasi antarlembaga dan memperkuat tanggung jawab sektor telekomunikasi serta platform digital agar masyarakat tidak terus menjadi korban.

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), terdapat 608.168 laporan penipuan digital yang masuk hingga pertengahan 2026. Total kerugian masyarakat yang dilaporkan mencapai Rp9,3 triliun. Sementara itu, dana yang berhasil diamankan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru sebesar Rp674 miliar.

Menurut Iman, angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan penipuan digital membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, tetapi harus memastikan saluran yang digunakan pelaku penipuan dapat dikendalikan.

“Literasi itu penting, tetapi warga tidak bisa terus disuruh waspada sendirian. Kalau nomor penipu masih mudah beredar, sewaspada apa pun warga akan tetap kalah cepat,” kata Iman.

Ia menilai, penyebaran nomor seluler yang digunakan untuk penipuan menjadi salah satu celah yang harus segera ditangani. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu memperkuat pengawasan sejak proses registrasi nomor hingga penggunaan layanan digital.

Ahmad Iman Sukri Minta Platform Digital Ikut Bertanggung Jawab

Iman mendorong Komdigi memperkuat pencegahan penipuan digital dari hulu dengan melibatkan perusahaan telekomunikasi dan penyedia platform digital. Menurutnya, tanggung jawab pencegahan tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat.

“Saya mendorong Komdigi memperkuat pencegahan dari hulu, mulai dari registrasi nomor seluler sampai tanggung jawab platform. Ukurannya harus jelas: berapa nomor penipu yang berhasil dihentikan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) membuat modus penipuan semakin sulit dikenali. Pelaku kini dapat memanfaatkan teknologi untuk meniru suara dan memalsukan identitas sehingga masyarakat semakin rentan menjadi sasaran.

Laporan Global Anti-Scam Alliance 2025 mencatat, 66 persen orang dewasa Indonesia pernah mengalami percobaan penipuan, dengan rata-rata 55 kali dalam setahun.

Iman mengakui pemerintah telah mendorong sejumlah langkah, termasuk penerapan fitur antipenipuan atau *anti-scam* oleh perusahaan telekomunikasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena kewenangan dan data penanganan tersebar di berbagai sektor.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jadi Momentum Pembenahan

Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital, Komisi I DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. Iman berharap regulasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap lembaga.

Menurutnya, kejelasan kewenangan akan membantu mempercepat penanganan laporan, memperkuat pertukaran data, serta memastikan masyarakat memperoleh kepastian ketika melaporkan tindak penipuan digital.

“RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sedang dibahas, dan saya ingin pembagian tanggung jawab antarlembaga makin jelas. Jangan sampai korban bingung harus mengadu ke mana,” pungkasnya.

Iman menegaskan, penanganan penipuan digital harus dilakukan secara terpadu. Penguatan regulasi, pengawasan nomor seluler, tanggung jawab platform, dan koordinasi antarlembaga perlu berjalan beriringan agar upaya perlindungan masyarakat lebih efektif (red)