JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komisi VIII DPR RI belum memutuskan persetujuan terhadap usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2027. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan pihaknya akan mengkaji seluruh proyeksi pengelolaan dana haji yang diperkirakan mencapai Rp195,29 triliun secara komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan Marwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPKH di kompleks parlemen, Senayan, Senin (16/11/2026).
“Kami di DPR tentu akan mempelajari terlebih dahulu seluruh usulan dari BPKH ini secara komprehensif,” ujar Marwan saat ditemui di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.
Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan adalah kemampuan BPKH menghasilkan keuntungan atau imbal hasil minimal 6 persen. Jika proyeksi tersebut dinilai sejalan dengan pertimbangan DPR dan memberikan manfaat yang baik, hal itu dapat menjadi dasar untuk menyetujui usulan anggaran.
Berdasarkan paparan dalam rapat, total dana kelolaan BPKH pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp195,29 triliun. Angka tersebut ditopang perkiraan masuknya 495.312 pendaftar haji baru.
Dana Kelolaan Rp195,29 Triliun, BPKH Targetkan Imbal Hasil 7 Persen
Dari total dana kelolaan tersebut, BPKH menargetkan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun atau setara dengan imbal hasil 7 persen. Selain itu, dana kemaslahatan diproyeksikan sebesar Rp260 miliar, sedangkan nilai virtual account ditargetkan menembus Rp2,6 triliun.
Target imbal hasil tersebut menjadi salah satu aspek yang akan dicermati Komisi VIII DPR RI. Pasalnya, DPR ingin memastikan pengelolaan dana haji mampu memberikan hasil optimal sekaligus menjaga keberlanjutan manfaat bagi jemaah.
Meski target imbal hasil tergolong optimistis, Komisi VIII juga memberikan perhatian terhadap efisiensi pengeluaran BPKH. Dalam usulan anggaran 2027, biaya operasional badan tersebut mencapai Rp498,83 miliar.
Anggaran itu direncanakan untuk mendukung penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
DPR Soroti Efisiensi Anggaran dan Pengawasan BPKH
Selain anggaran badan pelaksana, rapat juga menyepakati anggaran Dewan Pengawas BPKH 2027 sebesar Rp39,88 miliar.
Dana tersebut difokuskan untuk pembinaan kinerja badan pelaksana, pengawasan investasi, transformasi digital dan teknologi informasi, serta pengawasan tata kelola dan kepatuhan atau governance, risk, and compliance (GRC).
Anggaran Dewan Pengawas juga mencakup koordinasi kemitraan hingga pengawasan terhadap kebijakan umum dan rencana kerja BPKH.
Komisi VIII memastikan pembahasan anggaran tidak hanya berhenti pada proyeksi dana kelolaan dan target nilai manfaat. Pendalaman terhadap detail alokasi anggaran serta berbagai isu aktual penyelenggaraan ibadah haji akan dilanjutkan dalam agenda rapat berikutnya.
Marwan menegaskan, keputusan persetujuan akan mempertimbangkan hasil kajian DPR terhadap seluruh usulan yang disampaikan BPKH.
“Hasil RDP ini akan kami kaji. Jika nanti bisa memberi manfaat yang baik, tentu akan kami setujui,” terangnya (RED)

Berita terkait