JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyambut baik ketentuan kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Neng Eem, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk menjamin pemenuhan hak pekerja, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selama ini, tidak sedikit pekerja harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk memperoleh pesangon karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit.

“Pesangon bukan belas kasihan perusahaan, melainkan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi. Karena itu, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon harus menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan sejak awal hubungan kerja,” ujar Neng Eem.

Neng Eem: Pesangon Merupakan Hak Normatif Pekerja

Ia menjelaskan, Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah. Dana tersebut nantinya menjadi sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

Neng Eem menegaskan, pengelolaan dana cadangan pesangon harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, mekanisme pencairannya perlu dibuat sederhana agar pekerja tidak kembali menghadapi kesulitan ketika menuntut haknya.

“Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk perusahaan, tetapi ketika terkena PHK justru harus berjuang sendiri mendapatkan pesangon. Negara harus hadir memberikan kepastian perlindungan,” tegasnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan pekerja tetap memperoleh haknya meskipun perusahaan sedang menghadapi persoalan keuangan. Dengan demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tidak sekadar menjadi aturan administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan dalam hubungan industrial.

Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Aturan Pelaksanaan

Lebih lanjut, Neng Eem mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang memperjelas besaran kewajiban perusahaan, mekanisme penyetoran, lembaga pengelola, sistem pengawasan, hingga prosedur pencairan dana.

Ia menilai, kejelasan aturan teknis diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja maupun perusahaan.

Meski demikian, implementasinya perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik dunia usaha. Menurut Neng Eem, perlindungan pekerja harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan perusahaan.

“Perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan. Kita ingin perusahaan terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan, tetapi hak-hak pekerja juga harus terjamin,” katanya.

Neng Eem berharap dana cadangan pesangon benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan industrial.

“Negara tidak boleh membiarkan pekerja kehilangan haknya hanya karena perusahaan tidak siap membayar pesangon. Pekerja adalah bagian penting pembangunan ekonomi nasional. Kesejahteraan dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” pungkasnya (red)