JAKARTA, BERITA SENAYAN – Rencana pelelangan ulang proyek panas bumi atau geothermal di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid. Ia mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat serta potensi dampak lingkungan sebelum melanjutkan proyek tersebut.

Hasanuddin menilai, pembangunan energi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik wilayah. Songgoriti, menurutnya, merupakan kawasan yang telah berkembang sebagai permukiman sekaligus destinasi wisata, sehingga rencana eksplorasi panas bumi perlu dikaji secara menyeluruh.

“Songgoriti itu kawasan padat penduduk. Di sana ada permukiman warga, kawasan wisata, dan situs Candi Songgoriti yang harus dilindungi. Semua itu perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Politikus yang akrab disapa Cak Udin itu juga menyoroti keberadaan sumber mata air di kawasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Kota Batu merupakan bagian dari kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Malang Raya dan wilayah sekitarnya.

Proyek 40 Megawatt Songgoriti Kembali Jadi Perhatian

Berdasarkan pengumuman Kementerian ESDM pada 19 November 2025, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti memiliki luas 20.340 hektare yang mencakup Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar. Wilayah tersebut direncanakan memiliki kapasitas pengembangan sebesar 40 megawatt listrik.

Namun, proses pelelangan pada 2025 dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Meski demikian, dokumen Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) masih mencantumkan rencana pelelangan ulang.

Hasanuddin meminta pemerintah tidak hanya melihat potensi energi panas bumi, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul. Menurutnya, keberadaan permukiman, kawasan wisata, situs bersejarah, dan sumber mata air harus menjadi bagian dari pertimbangan utama.

Ia juga mengingatkan bahwa keberatan masyarakat tidak boleh diabaikan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

“Kalaupun ada investor yang berminat, mereka tentu harus memperhitungkan risiko ketika masyarakat menolak. Jangan sampai proyek dipaksakan tanpa mempertimbangkan kekhawatiran dan kepentingan warga,” katanya.

Cak Udin Desak ESDM Utamakan Aspirasi Masyarakat

Hasanuddin menegaskan, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menentukan kelanjutan proyek geothermal Songgoriti. Menurutnya, investasi harus memperhatikan kondisi sosial wilayah dan kepentingan warga yang akan berhadapan langsung dengan aktivitas proyek.

Ia menilai pembangunan energi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kehidupan masyarakat setempat.

Karena itu, Hasanuddin meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan pembatalan proyek tersebut dengan memperhatikan kondisi lingkungan, keberadaan permukiman, situs bersejarah, serta kekhawatiran warga.

“Saya meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan ulang rencana proyek geothermal Songgoriti. Sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja. Kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” kata Hasanuddin.

Ia berharap keputusan pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat Songgoriti di kemudian hari.

“Saya berharap Kementerian ESDM mengambil keputusan untuk membatalkan proyek tersebut. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat Songgoriti di kemudian hari,” pungkasnya (red)