JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, meminta seluruh operator transportasi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Ia menegaskan keselamatan penumpang dan pengguna jasa harus menjadi prioritas, terutama ketika kondisi cuaca berisiko mengganggu perjalanan darat, laut, udara, maupun kereta api.

Menurut Sudjatmiko, pemerintah dan operator transportasi tidak boleh memaksakan operasional apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan. Pemantauan cuaca dan koordinasi dengan BMKG serta otoritas keselamatan harus dilakukan secara intensif.

“Keselamatan penumpang dan pengguna transportasi harus menjadi prioritas. Jangan memaksakan operasional ketika kondisi cuaca membahayakan. Koordinasi dengan BMKG dan otoritas keselamatan harus berjalan dengan baik,” tegasnya dikutip Rabu (18/11).

Peringatan tersebut menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tertanggal 16 November 2026. Dalam laporan pengamatan periode 12–15 November 2026, curah hujan di Jawa Barat tercatat mencapai 241 milimeter per hari.

Hujan sangat lebat juga tercatat di Bengkulu sebesar 158 milimeter per hari, Gorontalo 147 milimeter per hari, dan Aceh 127 milimeter per hari.

BMKG menetapkan status Siaga potensi hujan lebat di 18 provinsi pada 17–19 November 2026, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Curah Hujan Ekstrem, Sudjatmiko Minta Operator Transportasi Siaga

Sudjatmiko menilai potensi cuaca ekstrem harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektor. Kementerian Perhubungan bersama operator transportasi perlu memastikan pemantauan kondisi cuaca berjalan optimal dan standar keselamatan diterapkan secara konsisten.

Ia juga meminta BMKG memperkuat sistem peringatan dini agar informasi potensi cuaca ekstrem dapat disampaikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat.

Menurutnya, kesiapan sektor transportasi harus menjadi bagian penting dari mitigasi bencana. Gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem bukan hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko keselamatan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Selain sektor transportasi, Sudjatmiko meminta BNPB dan BPBD memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, posko darurat, serta jalur evakuasi di kawasan rawan bencana.

Infrastruktur dan Kesiapan Daerah Juga Jadi Perhatian

Sudjatmiko turut mendorong Kementerian Pekerjaan Umum memeriksa kondisi infrastruktur yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem, seperti sungai, tanggul, drainase, bendungan, jembatan, dan jalan nasional.

Pembersihan saluran air, penanganan titik rawan banjir, serta penguatan lereng di kawasan rawan longsor perlu menjadi prioritas untuk mengurangi risiko kerusakan dan gangguan akses transportasi.

Pemerintah daerah juga diminta memperbarui peta wilayah rawan bencana, menyiapkan rencana kontinjensi, mengaktifkan posko kesiapsiagaan, serta memperkuat komunikasi peringatan dini hingga tingkat desa, kelurahan, dan RT/RW.

Di sisi masyarakat, Sudjatmiko mengimbau warga tetap tenang, mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB, dan BPBD, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Warga juga diminta membersihkan saluran drainase, memastikan kondisi atap rumah, mengamankan barang yang mudah terbawa angin, menyiapkan obat-obatan dan dokumen penting, serta mengenali jalur evakuasi terdekat.

“Masyarakat tidak perlu panik, tetapi jangan mengabaikan peringatan dini. Kenali risiko di lingkungan masing-masing dan lakukan persiapan sejak sekarang. Kesiapsiagaan keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana,” ungkapnya.

Sudjatmiko menegaskan, mitigasi cuaca ekstrem membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, operator transportasi, dan masyarakat. Koordinasi seluruh pihak diperlukan agar risiko bencana dan dampaknya terhadap keselamatan warga dapat diminimalkan (red)