JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., mendesak pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Kadafi, peta jalan tersebut penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, menuntaskan persoalan status kepegawaian, serta memastikan setiap sekolah mendapatkan guru sesuai kebutuhan.
“Kami menilai APBN 2027 harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara menyeluruh melalui peta jalan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan. Jangan sampai anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi masih ada sekolah yang kekurangan guru,” ujar Kadafi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kadafi menyoroti kenaikan signifikan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2027 menjadi Rp89,10 triliun dari pagu awal sebesar Rp61,10 triliun.
Dari tambahan anggaran Rp28 triliun tersebut, sebesar Rp23 triliun dialokasikan untuk pembayaran gaji serta tunjangan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara itu, Rp5 triliun sisanya diarahkan untuk program revitalisasi satuan pendidikan.
Kadafi Soroti Ketimpangan Distribusi Guru di Sekolah
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Lampung itu menilai anggaran pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan tenaga pendidik, harus disusun berdasarkan kebutuhan riil sekolah. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi sekolah yang kekurangan guru, mata pelajaran yang belum terpenuhi, serta daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
“Anggaran untuk guru harus berbasis kebutuhan riil sekolah agar pemerintah mengetahui sekolah mana yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran apa yang belum terpenuhi, serta daerah mana yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan begitu, kebutuhan formasi dan anggarannya bisa dihitung secara tepat,” katanya.
Untuk memperbaiki tata kelola guru, Kadafi mengusulkan lima agenda utama yang harus dimuat dalam Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional, dengan 2027 sebagai titik awal pelaksanaan.
Tiga agenda pertama meliputi pemetaan kebutuhan guru berbasis data terintegrasi hingga tingkat satuan pendidikan, reformasi rekrutmen dan redistribusi berdasarkan kondisi geografis daerah, serta penyelesaian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN maupun PPPK.
“Agenda keempat adalah pemerataan kompetensi dan profesionalisme melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, serta peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital. Kelima, penguatan sistem pembiayaan dan evaluasi melalui integrasi APBN dan APBD beserta pengawasan efektivitas anggaran pendidikan,” tegasnya.
APBN 2027 Diminta Jadi Momentum Pembenahan Guru
Kadafi mengingatkan, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini diperlukan agar anggaran tidak hanya terserap untuk belanja rutin tahunan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Menurutnya, keadilan akses terhadap guru yang kompeten dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan, kualitas pendidikan seorang anak tidak boleh ditentukan oleh lokasi tempat tinggalnya. Karena itu, kebijakan anggaran harus memastikan setiap sekolah memiliki jumlah guru yang memadai, kompeten, serta memperoleh kesejahteraan yang layak.
“Pemerataan guru merupakan bagian dari keadilan pendidikan karena kita tidak boleh membiarkan kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat tinggalnya. Kebijakan anggaran harus memastikan setiap sekolah memiliki guru yang cukup, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya (red)

Berita terkait