JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, mengingatkan operator kapal penumpang agar tidak mengabaikan rekomendasi perbaikan hasil uji petik kelaikan laut. Ia menegaskan, operator yang tidak memenuhi standar keselamatan harus menghadapi sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin hingga ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Peringatan tersebut disampaikan Huda menyusul tingginya angka kecelakaan transportasi laut sepanjang 2026. Ia menilai keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas, terlebih menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang diperkirakan meningkatkan mobilitas penumpang.

“Sekali lagi kita masih masuk masa kedaruratan transportasi laut di Indonesia. Mohon semua stakeholder benar-benar berupaya meminimalkan potensi kecelakaan laut apalagi menjelang Perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dalam waktu dekat ini,” ujar Huda, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, operator kapal harus menjadikan hasil pemeriksaan kelaikan laut sebagai pedoman untuk memperbaiki kondisi kapal sebelum kembali menjalankan operasional. Pemerintah juga perlu memastikan rekomendasi perbaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Huda Minta Operator Kapal Tidak Kejar Untung dengan Abaikan Keselamatan

Huda menegaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memastikan seluruh operator kapal melaksanakan rekomendasi hasil uji petik. Ia mengingatkan, upaya mengejar keuntungan maksimal tidak boleh mengorbankan keselamatan penumpang.

Sanksi tegas diperlukan apabila operator tetap mengabaikan standar kelaikan laut. Menurut Huda, pencabutan izin hingga ancaman pidana harus menjadi konsekuensi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran.

Ia juga mendesak Kemenhub menggencarkan pemeriksaan kapal penumpang menjelang Nataru. Pemeriksaan tersebut harus mencakup kondisi teknis kapal, kelengkapan peralatan keselamatan, serta kesiapan awak kapal dalam menjalankan operasional.

“Uji petik kelaikan kapal penumpang hari-hari ini tidak boleh dilakukan untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus serius karena dampaknya luar biasa bagi keselamatan penumpang,” tegasnya.

Huda menilai pemeriksaan yang dilakukan secara serius merupakan langkah preventif untuk menekan potensi kecelakaan, terutama ketika jumlah penumpang meningkat selama masa libur panjang.

Ratusan Korban Kecelakaan Kapal Jadi Peringatan Jelang Nataru

Huda mengungkapkan, sejumlah kecelakaan kapal penumpang terjadi sepanjang 2026. Di antaranya KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Sulawesi Selatan, KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumenep, serta KMP Putri Yasmi, KMP Virgo Transport 8, dan KM Batumandi yang terbakar di perairan Pelabuhan Merak.

Menurutnya, rentetan kecelakaan tersebut telah menyebabkan puluhan penumpang meninggal dunia dan ratusan lainnya dinyatakan hilang.

Bahkan, jika kecelakaan yang melibatkan kapal kecil, kapal penangkap ikan, hingga kapal perintis turut diperhitungkan, persoalan keselamatan transportasi laut dinilai semakin serius.

Berdasarkan catatan Basarnas, hingga Agustus 2026 terdapat 601 operasi penyelamatan kecelakaan kapal dengan total 3.607 korban. Dari jumlah tersebut, 239 orang meninggal dunia dan 203 orang dinyatakan hilang, sementara korban lainnya berhasil diselamatkan.

Huda menilai angka tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi laut. Ia meminta Kemenhub, operator kapal, dan pihak terkait meningkatkan pengawasan serta memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum kapal berlayar.

“Rentetan kecelakaan kapal laut selama 2026 ini harus menjadi pelajaran penting,” pungkasnya (red)