JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperkuat kehadiran langsung di kawasan perbatasan. Ia menilai pembangunan wilayah terluar Indonesia tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tersebut hanya berperan sebagai perencana tanpa kewenangan dan kemampuan eksekusi yang memadai.

Indrajaya menegaskan, transformasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT harus diikuti pembenahan organisasi, sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi lintas sektor.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam menanggapi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama BNPPDT, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, masyarakat perbatasan, khususnya masyarakat adat, harus menjadi bagian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah juga perlu memahami persoalan sosial, geografis, dan keterbatasan logistik yang dihadapi warga di kawasan terpencil.

“BNPPDT harus hadir di titik-titik perbatasan, bukan hanya berkantor di Jakarta. Petugasnya harus memahami persoalan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan,” katanya.

Indrajaya Soroti Lima Kebutuhan Utama Penguatan BNPPDT

Indrajaya mengungkapkan terdapat lima aspek yang perlu diperkuat agar BNPPDT mampu menjalankan tugas secara efektif.

Pertama, kewenangan koordinasi harus diperkuat sehingga BNPPDT dapat menyatukan kementerian, lembaga, TNI, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dalam satu mekanisme yang efektif dan mengikat.

Kedua, dukungan anggaran dan kewenangan eksekusi perlu ditingkatkan. BNPPDT tidak boleh hanya menjadi lembaga yang menyusun rencana dan mengusulkan program, tetapi harus mampu memastikan pembangunan benar-benar terlaksana.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehadiran petugas di lapangan. Personel BNPPDT harus memahami karakteristik masyarakat adat, persoalan logistik, serta kondisi sosial dan geografis wilayah perbatasan.

Keempat, penguatan data dan teknologi melalui sistem satu data perbatasan yang terintegrasi. Sistem tersebut perlu mencakup informasi kependudukan, tanah ulayat, infrastruktur, hingga potensi ekonomi daerah.

Kelima, pembangunan kemitraan dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Indrajaya menekankan bahwa masyarakat setempat harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima program pemerintah.

Ia menyatakan PKB mendukung transformasi BNPP menjadi BNPPDT, tetapi perubahan tersebut harus menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang nyata.

“Nama boleh berubah, tetapi kewenangan jangan setengah-setengah. Transformasi ini harus diikuti peningkatan kelembagaan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar ganti papan nama,” ujarnya.

Indrajaya: Perbatasan Bukan Halaman Belakang Negara

Indrajaya mengingatkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan sekaligus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat.

Ia menilai, wilayah perbatasan tidak boleh terus tertinggal dari kawasan lain. Pemerintah harus memastikan pembangunan memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.

“Perbatasan itu beranda negeri, bukan halaman belakang. Kalau berandanya kumuh dan tertinggal, jangan bicara soal kedaulatan,” tegasnya.

Menurut Indrajaya, keberhasilan BNPPDT nantinya harus terlihat dari kemampuan lembaga tersebut mengoordinasikan program lintas sektor dan menghadirkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menegaskan, BNPPDT harus menjadi penggerak utama pembangunan perbatasan melalui koordinasi yang kuat, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat.

“Tujuannya satu, BNPPDT harus menjadi nahkoda pembangunan perbatasan, bukan sekadar penumpang,” tandasnya (red)