JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI menilai kondisi ini harus segera direspons dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kemandirian energi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita, mengungkapkan bahwa kebutuhan energi nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik baru menyentuh angka 605 ribu barel per hari.
“Selisih hampir 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor menjadi beban serius, terutama saat harga minyak dunia bergejolak. Ini berdampak langsung pada APBN dan daya beli masyarakat,” ujar Ratna dalam diskusi publik di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, kondisi global yang tidak stabil membuat Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar dan lonjakan harga energi. Oleh karena itu, ia menilai momentum krisis energi global harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi menuju kedaulatan energi.
Selain menyoroti tingginya impor, Ratna juga menekankan pentingnya kehadiran cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve). Selama ini, Indonesia dinilai belum memiliki cadangan energi negara yang kuat dan masih bergantung pada cadangan operasional milik Pertamina.
Di sisi lain, Fraksi PKB juga mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan melibatkan masyarakat secara langsung, khususnya di tingkat desa.
“Jika desa-desa mampu mandiri energi dengan memanfaatkan potensi lokal, maka ketahanan energi nasional akan semakin kuat dan merata,” jelasnya.
Ratna juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh sektor industri besar. Menurutnya, efisiensi dalam penyaluran subsidi dapat membuka ruang bagi investasi di sektor energi hijau sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang masa depan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya (red).
Berita terkait
