JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak lebih tegas memberantas praktik investasi ilegal berkedok syariah yang meresahkan masyarakat. Ia mengingatkan, label syariah, keterlibatan tokoh agama, serta janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal kerap dimanfaatkan pelaku untuk menarik dan menipu calon korban.
Menurut Marwan, praktik tersebut menyasar kelompok masyarakat rentan, mulai dari jamaah pengajian, ibu-ibu majelis taklim, hingga kalangan pensiunan. Modus yang digunakan antara lain menawarkan investasi bebas riba dengan imbal hasil pasti mencapai 10 hingga 20 persen per bulan.
“Kami mendesak OJK untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik investasi ilegal berkedok syariah yang meresahkan masyarakat. Modusnya sangat licik. Mereka menggunakan label syariah, membawa nama ustaz, menjanjikan investasi bebas riba dengan keuntungan pasti 10 hingga 20 persen per bulan. Padahal, praktiknya diduga menggunakan skema Ponzi, yakni uang dari anggota baru dipakai untuk membayar anggota sebelumnya, bukan berasal dari kegiatan investasi yang sehat,” ujar Marwan.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) itu menilai praktik tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah.
Data OJK yang disampaikan Marwan menunjukkan, sepanjang Januari hingga September 2026, lembaga tersebut menerima 35.438 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Sebanyak 31.571 pengaduan di antaranya berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Sementara itu, sejak 2017 hingga kuartal III 2025, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tercatat mencapai Rp142,22 triliun. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga telah menghentikan 15.495 entitas keuangan ilegal, termasuk 2.132 entitas investasi ilegal.
Marwan Soroti Kasus Dana Syariah Indonesia, Korban Tunggu Pengembalian Dana
Salah satu kasus yang menjadi perhatian Marwan adalah dugaan penipuan oleh platform Dana Syariah Indonesia (DSI). Platform yang mengantongi izin OJK sejak Februari 2021 tersebut menghadapi persoalan serius setelah diduga merugikan 11.151 pemberi dana atau *lender* dengan nilai kerugian mencapai Rp2,47 triliun. Mayoritas korban disebut berasal dari kalangan pensiunan.
Sebelumnya, platform tersebut menarik lebih dari 174.000 pengguna melalui penawaran pembiayaan properti berbasis syariah.
Marwan mengatakan, para korban telah menyampaikan pengaduan sejak November 2025. CEO platform tersebut juga telah ditahan Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, menurutnya, persoalan pengembalian dana korban masih membutuhkan perhatian serius.
“Para korban DSI sudah menyampaikan pengaduan sejak November 2025. CEO-nya juga telah ditahan Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, persoalan mendasarnya belum selesai. Sampai sekarang, masyarakat masih menunggu kejelasan pengembalian dana mereka. OJK jangan hanya berhenti pada penindakan dan penutupan platform, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” tegasnya.
Ia meminta OJK memperketat pengawasan terhadap seluruh platform investasi dan pembiayaan yang menggunakan label syariah. Pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui audit kepatuhan syariah bersama lembaga berwenang, termasuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Selain itu, penelusuran aliran dana bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Marwan Minta Aset DSI Dipulihkan dan Edukasi Investasi Diperluas
Marwan juga mendesak percepatan proses pemulihan aset dan pengembalian dana korban DSI. Aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat.
Di sisi pencegahan, ia mendorong OJK membentuk gerakan edukasi dan pencegahan investasi ilegal berkedok syariah hingga tingkat desa dan pesantren. Program tersebut perlu melibatkan tokoh agama, pengelola pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta pengurus majelis taklim.
Menurutnya, masyarakat harus memahami cara memeriksa legalitas platform, model bisnis, risiko investasi, serta kewajaran imbal hasil yang ditawarkan. Label syariah tidak boleh membuat calon investor mengabaikan prinsip kehati-hatian.
“OJK juga harus membentuk gerakan pencegahan investasi ilegal berkedok syariah hingga tingkat desa dan pesantren. OJK perlu melibatkan tokoh agama, pengelola pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta pengurus majelis taklim untuk memperluas edukasi mengenai prinsip investasi yang legal dan logis,” tambahnya.
Marwan menegaskan, masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan sesuai prinsip syariah harus dilindungi dari praktik penipuan yang memanfaatkan simbol dan kepercayaan agama.
“Jangan sampai masyarakat yang berniat mencari penghasilan halal justru menjadi korban penipuan atas nama agama. Ingat, label syariah adalah amanah, bukan alat untuk menipu umat. Negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” pungkasnya (red)

Berita terkait