JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pemerintah bersama DPR RI mulai menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta. Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran sekitar Rp5 triliun telah disiapkan dalam APBN 2027.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program sekolah gratis. Namun, ia menegaskan tidak semua sekolah swasta otomatis memperoleh fasilitas pembiayaan pendidikan dari pemerintah.
Menurut Lalu, pemerintah harus melakukan pendataan dan verifikasi secara cermat untuk menentukan sekolah swasta yang memenuhi kriteria penerima program.
“Sesuai dengan putusan MK, pada 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” ujar Lalu.
Ia menjelaskan, setiap sekolah swasta memiliki karakteristik dan kemampuan pembiayaan yang berbeda. Sebagian sekolah bahkan memiliki keunggulan tersendiri karena menerapkan kurikulum tambahan atau internasional di luar kurikulum nasional.
Anggaran Rp5 Triliun Tidak Otomatis untuk Semua Sekolah Swasta
Lalu menegaskan, penentuan sekolah swasta penerima program pendidikan gratis harus mempertimbangkan sejumlah kriteria. Sebab, tidak semua sekolah swasta memiliki kebutuhan maupun karakteristik yang sama.
“Swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua sekolah swasta mau digratiskan. Ada juga sekolah swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional, tetapi juga memiliki kurikulum tambahan seperti IB, Cambridge, dan sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan sekolah dengan kurikulum tambahan seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan sasaran program.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme verifikasi berjalan objektif agar kebijakan pendidikan gratis tidak diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.
Kemendikdasmen Petakan Sekolah Swasta Penerima Program
Lalu menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah menyusun daftar sekaligus melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program pendidikan gratis.
Ia berharap proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara transparan, objektif, serta tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran negara yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Menurut Lalu, kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta harus menjadi langkah konkret untuk menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Selain itu, program tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga (RED)

Berita terkait