JAKARTA, BERITA SENAYAN – Istana Kepresidenan menegaskan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Namun, jika perubahan susunan kabinet nantinya benar-benar dilakukan, pemerintah disebut lebih memprioritaskan pengisian jabatan yang masih kosong.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, hingga Jumat (7/8/2026), Presiden Prabowo belum memiliki agenda untuk mengganti menteri yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih.
“Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Meski demikian, Prasetyo tidak menutup kemungkinan adanya perubahan komposisi kabinet apabila Presiden nantinya memandang hal tersebut diperlukan. Menurut dia, prioritas utama jika perubahan dilakukan adalah memastikan posisi pemerintahan yang kosong segera terisi.
“Kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ujarnya.
Prasetyo menyebut sejumlah posisi wakil menteri yang saat ini masih kosong menjadi salah satu perhatian pemerintah. Di antaranya adalah posisi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri BUMN.
“Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri BUMN,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban Istana terhadap spekulasi reshuffle Kabinet Merah Putih yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Isu tersebut semakin ramai setelah sejumlah pejabat pemerintah menjadi sorotan publik terkait berbagai persoalan.
Salah satunya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang sempat dikaitkan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Nama Raja Juli juga menjadi perhatian setelah laporan gratifikasi yang menyeret namanya ditolak karena perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Sorotan lain juga muncul terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusul polemik antara Polri dan Kejaksaan terkait penanganan perkara Jampidsus periode 2022-2026, Febrie Adriansyah.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menjadi perbincangan publik setelah muncul polemik mengenai dugaan kebocoran dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat serta isu mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN).
Kendati berbagai isu tersebut berkembang, Istana memastikan sampai saat ini belum terdapat keputusan Presiden untuk melakukan reshuffle. Pemerintah pun menegaskan bahwa setiap perubahan kabinet nantinya akan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, spekulasi mengenai pergantian sejumlah menteri belum memiliki kepastian. Jika perubahan kabinet benar-benar dilakukan, pengisian posisi yang kosong diperkirakan menjadi langkah yang lebih dahulu dipertimbangkan pemerintah (red)
Berita terkait
