JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa penyusunan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) Tahun 2027 harus dilakukan secara tepat sasaran agar mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung program prioritas Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Rifqinizamy saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pembahasan RKA-KL dan RKP-KL merupakan bagian penting dari tahapan awal penyusunan RAPBN 2027 yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Karena itu, seluruh komisi di DPR RI diminta menghimpun kebutuhan anggaran dari masing-masing mitra kerja untuk kemudian menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di Banggar.
“Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang telah dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI, hari ini seluruh komisi di DPR RI melaksanakan tugas untuk melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA-KL dan RKP-KL tahun 2027 yang hasilnya nanti akan kami sampaikan ke Badan Anggaran DPR RI,” ujar Rifqinizamy.
Ia menjelaskan, agenda rapat kali ini difokuskan pada pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2027, sehingga seluruh kementerian dan lembaga diminta menyampaikan kebutuhan anggaran beserta argumentasi yang kuat dan terukur.
Rifqinizamy menekankan bahwa setiap usulan anggaran harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung agenda pembangunan nasional yang telah menjadi prioritas pemerintah.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menilai usulan pagu indikatif yang disampaikan berbagai kementerian dan lembaga pada dasarnya telah diarahkan untuk menyukseskan program-program Presiden.
“Yang disusun ini adalah program rencana Presiden, bukan program rencana kementerian lembaga. Jadi, kita lihat semua tadi pemaparannya memang semua kementerian dan lembaga ini ingin menyukseskan program Presiden,” kata Bob.
Dalam rapat tersebut, Bob juga menyoroti rencana rekrutmen manajer Koperasi Merah Putih yang akan ditempatkan di berbagai desa. Ia meminta proses seleksi dilakukan secara ketat agar para manajer yang terpilih memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik terhadap program pemerintah.
Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara melalui Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Saya berharap yang akan diangkat ini betul-betul punya kompetensi dan memahami program Presiden, sehingga program Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan baik di setiap desa,” tegas Bob.
Komisi II DPR RI berharap pembahasan awal RAPBN 2027 dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta keberhasilan program prioritas nasional (red)
Berita terkait
