LABUAN BAJO, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menegaskan kemajuan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan Ranny saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/7/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, pembangunan sektor pariwisata tidak boleh hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan atau pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat lokal memperoleh perlindungan sosial yang memadai dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup.
“Labuan Bajo berkembang sangat pesat sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Karena itu, akselerasi ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat,” ujar Ranny Fahd Arafiq.
Ranny secara khusus menyoroti pentingnya optimalisasi perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja migran asal NTT. Menurutnya, kedua kelompok tersebut membutuhkan perhatian serius agar mampu menikmati dampak positif pembangunan yang berlangsung di daerahnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul di NTT. Menurutnya, penguatan kualitas SDM menjadi fondasi utama agar masyarakat mampu berdaya saing di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.
Ranny menilai berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari layanan kesehatan hingga perlindungan sosial, memerlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk melalui dukungan regulasi dan penguatan anggaran.
“Kami berharap melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran Komisi IX DPR RI, berbagai kendala administratif maupun fiskal yang dihadapi daerah dapat dicarikan solusi bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur,” tutupnya (red)
Berita terkait
