JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Riau I, Karmila Sari, meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera memangkas birokrasi penelitian yang selama ini dikeluhkan banyak perguruan tinggi. Menurutnya, penyederhanaan proses administrasi menjadi kunci agar tambahan anggaran riset yang disiapkan pemerintah benar-benar menghasilkan inovasi berkualitas dan meningkatkan daya saing kampus Indonesia di tingkat dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Karmila dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala BRIN terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Karmila mengapresiasi perbaikan tata kelola BRIN yang ditunjukkan melalui penurunan jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 66 rekomendasi menjadi 39 rekomendasi.
“Kami mengucapkan apresiasi bahwa dari 66 sekarang hanya 39 rekomendasi. Mudah-mudahan semakin terus ada perbaikan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun,” ujar Karmila.
Meski demikian, legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan masih banyak persoalan yang harus dibenahi, terutama terkait birokrasi penelitian yang dinilai terlalu rumit dan membebani perguruan tinggi.
“Ada keluhan dari kampus-kampus bahwa birokrasi penelitiannya rumit. Nah, ini apakah kita ada perbaikan ke depan,” katanya.
Karmila menilai proses administrasi yang berbelit dapat menghambat produktivitas peneliti sekaligus memperlambat lahirnya inovasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Karena itu, ia mendorong BRIN mengambil peran lebih strategis sebagai pusat kolaborasi riset nasional yang mampu menghubungkan perguruan tinggi, peneliti, dunia industri, dan kebutuhan pembangunan.
Menurut Karmila, peran tersebut semakin penting mengingat pemerintah berencana menambah anggaran riset pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penelitian nasional.
“BRIN ini sebaiknya menjadi benar-benar pusat kolaborasi riset dan perguruan tinggi, apalagi dalam waktu dekat di 2027 juga ada penambahan anggaran dari Pak Presiden supaya world rank university kita semakin tinggi juga untuk kampus-kampus,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Riau I tersebut.
Ia menekankan bahwa tambahan anggaran harus diiringi dengan sistem riset yang lebih efektif dan kolaboratif agar mampu menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan dunia.
Karmila juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran BRIN tidak cukup diukur dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi harus tercermin dari kualitas hasil riset yang mampu meningkatkan daya saing bangsa.
Komisi X DPR RI berharap BRIN terus memperbaiki tata kelola kelembagaan, memangkas birokrasi penelitian, serta memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi sehingga investasi negara di sektor riset dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional (red)
Berita terkait
