JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Rempah dan Herbal sebagai lembaga khusus yang bertugas mengelola potensi rempah dan herbal nasional secara terpadu. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama industri rempah dunia.
Haris mengatakan Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 400 jenis rempah dan herbal yang hingga kini belum dikelola secara maksimal. Padahal, permintaan pasar global terhadap komoditas tersebut terus meningkat seiring berkembangnya industri pangan, kesehatan, kosmetik, hingga produk berbasis herbal.
“Presiden Prabowo Subianto perlu segera membentuk Badan Rempah dan Herbal untuk mengelola potensi rempah dan herbal secara terpadu serta menjadi alternatif sumber pendapatan baru negara,” ujar Muhammad Haris Zulkarnain dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Haris, badan tersebut dapat dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada langsung di bawah Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Keberadaan lembaga ini dinilai penting untuk mengintegrasikan kebijakan pengembangan, hilirisasi, standardisasi mutu, hingga pemasaran rempah dan herbal Indonesia.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk membangun industri rempah yang kuat. Pemerintah sendiri telah meluncurkan Peta Hilirisasi Rempah 2025–2045 melalui Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan nasional.
Selain itu, pada ajang D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) perdagangan rempah-rempah dengan sejumlah negara anggota Developing-8 (D-8), yang menunjukkan tingginya minat pasar internasional terhadap komoditas rempah Indonesia.
Haris menjelaskan negara-negara seperti India, China, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, Iran, hingga Nigeria telah memiliki lembaga khusus yang menangani pengembangan rempah dan herbal. Karena itu, menurutnya Indonesia tidak boleh tertinggal jika ingin kembali menjadi pusat perdagangan rempah dunia.
“Potensi dan pengelolaan rempah dan herbal perlu dikelola secara serius, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Keberadaan badan khusus ini penting untuk mengontrol standar harga dan mutu, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional,” katanya.
Ia memperkirakan optimalisasi sektor rempah dan herbal mampu menghasilkan devisa hingga Rp750 triliun per tahun serta membuka sekitar 7 juta lapangan kerja baru. Potensi tersebut berasal dari meningkatnya permintaan ekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Belanda, dan sejumlah negara Eropa.
Menurut Haris, rempah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai komoditas pangan, kesehatan, industri, hingga instrumen diplomasi perdagangan internasional.
Ia menegaskan pengembangan sektor rempah dan herbal sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah dinilai perlu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru di luar sektor perpajakan.
“Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Dahulu bangsa-bangsa datang ke Nusantara karena rempah. Sekarang saatnya potensi itu kembali dikelola secara modern agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya (red)
Berita terkait
