JAKARTA, BERITA SENAYAN – DEPINAS SOKSI menilai kebijakan pemerintah memberikan harga khusus BBM jenis Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan kapal berkapasitas 30 hingga 200 Gross Ton (GT) menjadi terobosan baru dalam kebijakan subsidi energi. Pendanaan melalui skema non-APBN dinilai menunjukkan inovasi pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tanpa membebani keuangan negara.
Ketua Bidang Penggalangan Khusus DEPINAS SOKSI, Azhar Adam, mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan kreativitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencari sumber pembiayaan alternatif melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Kami melihat ada kecanggihan dan kreativitas luar biasa dari pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo dalam mencari pos anggaran di luar APBN, yaitu melalui skema dana BPDP untuk menghidupi dan memberi subsidi bagi masyarakatnya. Ini adalah goodwill yang nyata,” ujar Azhar Adam dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Azhar, pemanfaatan skema non-APBN menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menghadirkan kebijakan pro-rakyat tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi model pembiayaan berbagai program strategis lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Azhar menambahkan, kebijakan harga Solar khusus bagi nelayan juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, nelayan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan hasil tangkapan dan memperkuat pasokan ikan nasional.
“Mewakili Ketua Umum dan seluruh keluarga besar SOKSI, kami hadir untuk memberikan dukungan penuh agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik di lapangan. SOKSI menegaskan komitmennya mendukung setiap program yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
Ia menegaskan sektor nelayan dan petani merupakan perhatian utama SOKSI karena menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, organisasi tersebut siap mengawal implementasi kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.
Azhar berharap keberhasilan program ini dapat memperkuat daya saing sektor maritim Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi kebijakan fiskal mampu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (red)
Berita terkait
