SURABAYA, BERITA SENAYAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur resmi membuka Sekolah Literasi Anggaran Daerah yang berlangsung pada 11–14 Juni 2026. Kegiatan yang digelar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur ini diikuti kader HMI dari berbagai cabang se-Jawa Timur.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas kader dalam memahami tata kelola keuangan daerah, mengawasi kebijakan publik, serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam proses pembangunan melalui penguatan literasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, M. Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial, kualitas pelayanan publik, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
“Daerah saat ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis pembangunan, tetapi juga tantangan tata kelola. Karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu membaca kebijakan secara kritis dan objektif. HMI harus hadir sebagai mitra strategis yang memberikan masukan berbasis data dan kepentingan publik,” ujar Yusfan dalam sambutannya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai, kader HMI tidak boleh hanya memahami angka-angka dalam dokumen APBD, tetapi juga harus mampu melihat dampak kebijakan anggaran terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, kemampuan analisis tersebut penting agar generasi muda dapat berkontribusi dalam mengawal kebijakan publik secara konstruktif.
Yusfan berharap Sekolah Literasi Anggaran Daerah menjadi ruang lahirnya kader-kader yang memiliki integritas, kapasitas analisis, dan keberanian intelektual dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.
“Harapan kami, kegiatan ini menjadi ruang lahirnya kader yang memiliki kapasitas analisis, integritas moral, dan keberanian intelektual untuk mengawal kebijakan publik secara konstruktif,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Steering Committee kegiatan, Dzulkarnain Jamil, menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari kegelisahan atas masih rendahnya kesadaran publik terhadap proses penyusunan dan penggunaan APBD.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen administratif yang hanya dipahami kalangan birokrasi dan legislatif, melainkan instrumen utama pembangunan yang menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari rakyat. Karena itu, penggunaannya harus kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Dzulkarnain.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan ekonomi global dan maraknya disinformasi di media sosial.
Sebagai penutup pembukaan kegiatan, BADKO HMI Jawa Timur bersama Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan gerakan “Jawa Timur Kritis, Solutif, dan Damai” sebagai komitmen bersama untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat, partisipasi publik yang konstruktif, serta menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan nasional dan global (red)
Berita terkait
