SURABAYA, BERITA SENAYAN – BADKO HMI Jawa Timur resmi menggelar Sekolah Literasi Anggaran Daerah sebagai upaya mendorong generasi muda lebih kritis dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan yang berlangsung pada 11–14 Juni 2026 itu diikuti kader HMI dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Koordinator Steering Committee Sekolah Literasi Anggaran Daerah, Dzulkarnain Jamil, menegaskan bahwa selama ini APBD masih sering dipersepsikan sebagai dokumen eksklusif yang hanya dipahami kalangan birokrasi dan legislatif. Padahal, menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan daerah bermuara pada anggaran yang bersumber dari rakyat.
“Selama ini APBD sering dipandang sebagai dokumen administratif yang hanya dipahami oleh birokrasi dan legislatif. Padahal, APBD merupakan instrumen utama pembangunan yang menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dzulkarnain, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai rendahnya literasi anggaran membuat ruang partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Akibatnya, masyarakat sering kali hanya menjadi penonton ketika keputusan-keputusan strategis diambil tanpa pengawasan yang memadai.
Menurut Dzulkarnain, kader HMI harus mampu memahami bagaimana APBD dirancang, dialokasikan, hingga digunakan. Dengan demikian, generasi muda dapat memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan publik.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari rakyat. Karena itu, penggunaannya harus kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan literasi anggaran menjadi penting karena tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Masyarakat membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami persoalan politik, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Melalui Sekolah Literasi Anggaran Daerah, BADKO HMI Jawa Timur berharap lahir kader-kader yang memiliki kemampuan analisis kebijakan, keberanian menyampaikan kritik berbasis data, serta komitmen mengawal penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat luas.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, praktisi kebijakan publik, auditor keuangan negara, serta berbagai pemangku kepentingan yang akan membahas tata kelola APBD, transparansi fiskal, hingga mekanisme pengawasan anggaran oleh masyarakat.
Di akhir acara pembukaan, BADKO HMI Jawa Timur bersama Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur juga mendeklarasikan gerakan “Jawa Timur Kritis, Solutif, dan Damai” sebagai komitmen memperkuat demokrasi, partisipasi publik, dan budaya pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah (red)
Berita terkait
