JAKARTA BERITA SENAYAN – Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam membersihkan birokrasi negara dari praktik korupsi. IDR menilai penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci menjaga stabilitas politik, memulihkan kepercayaan investor, sekaligus menyelamatkan masa depan Indonesia.
Direktur Eksekutif IDR, Fathorrahman Fadli, menegaskan Presiden Prabowo tidak boleh membiarkan dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan berlangsung tanpa penyelesaian hukum yang jelas.
“Presiden Prabowo harus bersikap lebih tegas dan kesatria, tidak bisa beliau membiarkan praktik-praktik korupsi yang merusak negara dibiarkan tidak jelas dalam upaya penegakan hukumnya,” ujar Fathorrahman Fadli di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, penegakan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia mengingatkan, lemahnya penegakan hukum dapat berdampak pada memburuknya iklim politik maupun investasi nasional.
Fathorrahman bahkan menyatakan mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam skala besar.
“Hukuman mati atas koruptor kelas kakap semacam eks Jampidsus Febri Adriansyah adalah langkah strategis untuk memberi efek jera pada para pelaku dan calon pelaku korupsi uang negara,” katanya.
Ia menilai kepastian hukum menjadi syarat utama untuk menarik investasi ke Indonesia. Tanpa aparatur yang bersih dan sistem hukum yang dipercaya, investor akan ragu menanamkan modalnya.
“Investor mana yang mau memasukkan modalnya di negeri yang hukumnya amburadul, aparatnya korup, jangan bermimpi ada investor datang,” ujarnya.
Selain itu, IDR meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait pengelolaan berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Danantara, Agrinas, hingga proyek-proyek lain yang menggunakan dana APBN.
“Pemerintah harus menjelaskan pada rakyat secara terbuka, transparan dan akuntabel, sebab seluruh pendanaan atas semua itu bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fathorrahman juga mengingatkan Presiden Prabowo agar mewaspadai manuver sejumlah ketua umum partai politik yang dinilai berpotensi memanfaatkan kedekatan politik untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, Presiden tidak boleh terpengaruh oleh berbagai bentuk pujian yang bermotif menyelamatkan pihak tertentu dari persoalan hukum.
“Seorang pemimpin negara tidak boleh terjebak pada pujian-pujian Ketua-Ketua partai. Mereka sejatinya tidak sedang membela negara, namun sebagai usaha menyelamatkan diri dari jeratan hukum,” pungkasnya (red)
Berita terkait
