JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mendesak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menunjuk Wakil Dekan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari persoalan hukum maupun etik agar tidak mengulang polemik manipulasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang sempat mencoreng institusi.
Menurut Haris, momentum pengisian jabatan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus dijadikan titik awal pembenahan tata kelola FISIP Untan secara menyeluruh.
“Dekan FISIP Untan harus lebih selektif, rasional, dan transparan dalam mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor Untan. Yang dibutuhkan adalah figur berintegritas, kompeten di bidangnya, dan bebas dari masalah agar persoalan serupa tidak kembali terulang,” ujar Haris dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Haris menilai skandal manipulasi SIAKAD menjadi pelajaran penting bahwa tata kelola perguruan tinggi di era digital harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penegakan Statuta Universitas secara konsisten.
Ia mengingatkan, pengangkatan pejabat kampus yang tidak memiliki rekam jejak baik justru berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi.
“Jangan sampai lepas dari mulut harimau, kemudian masuk ke mulut buaya. Kalau yang menduduki jabatan strategis justru figur yang bermasalah, kepentingan mahasiswa akan terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi ikut menurun,” tegasnya.
Selain pengisian jabatan Wakil Dekan, Haris juga menyoroti proses pemilihan Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu Administrasi FISIP Untan yang dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
Menurutnya, seluruh tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara terbuka agar tidak memunculkan kecurigaan maupun polemik di lingkungan akademik.
“Mulai dari tahapan, jadwal, persyaratan calon, mekanisme penjaringan, penyampaian visi-misi, hingga hasil penghitungan suara harus dibuka kepada publik. Jangan ada proses yang dilakukan secara tertutup karena transparansi merupakan bagian dari penerapan prinsip good governance di perguruan tinggi,” katanya.
Haris juga mengajak mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), organisasi kemahasiswaan, hingga para alumni untuk ikut mengawal proses pengisian jabatan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan seluruh sivitas akademika penting untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar mampu membawa FISIP Untan keluar dari berbagai persoalan tata kelola yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Mahasiswa dan alumni harus ikut mengawal proses ini agar Wakil Dekan maupun Ketua Jurusan yang terpilih benar-benar memiliki integritas, memahami bidangnya, dan mampu melakukan pembenahan yang dibutuhkan FISIP Untan ke depan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
