JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) lebih berani memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan tinggi menjelang pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, dukungan anggaran yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, kesejahteraan dosen, serta akses pendidikan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia.
Esti menilai kebutuhan sektor pendidikan tinggi terus meningkat, sementara alokasi anggaran yang tersedia saat ini belum mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap pendanaan pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
“Kementerian Diktisaintek harus berani menyuarakan ini untuk memberikan anggaran kepada Diktisaintek jauh lebih besar daripada saat ini,” ujar Esti saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti belum adanya dorongan yang kuat dari sektor pendidikan tinggi untuk meminta peningkatan anggaran secara signifikan. Akibatnya, muncul kesan bahwa kebutuhan pendanaan perguruan tinggi telah terpenuhi, padahal masih banyak persoalan yang membutuhkan intervensi negara.
“Diktisaintek termasuk yang tidak punya keberanian untuk mengajukan. Sementara negara harus hadir. Maka mulailah kita merencanakan untuk memberikan alokasi anggaran pada perguruan tinggi ini dengan lebih serius,” tegasnya.
Selain anggaran kelembagaan, Esti juga menyoroti besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dinilai belum mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah perguruan tinggi harus menutupi kekurangan biaya pendidikan mahasiswa penerima KIP Kuliah.
“Bicara KIP Kuliah nggak pernah naik. Bahkan ada kampus-kampus unggul menolak. Mengapa menolak? Besaran KIP-nya terlalu rendah, sehingga kampus harus nombokin dan tidak akan ada yang menggantikan,” katanya.
Esti turut menyoroti kondisi pendidikan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Ia menilai kehadiran negara dalam memperkuat layanan pendidikan tinggi di daerah tersebut masih belum optimal.
Menurutnya, banyak kampus swasta yang selama ini menjadi tulang punggung akses pendidikan tinggi masyarakat daerah, namun belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.
“Kalau saya bicara Papua tadi, kita belum hadir, Pak. Yang hadir swasta, tapi swasta pun tak dibantu oleh pemerintah pusat akan terengah-engah,” ujarnya.
Berdasarkan data APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,09 triliun. Namun, anggaran yang dikelola langsung oleh Kemdiktisaintek tercatat sekitar Rp61,87 triliun.
Karena itu, Esti berharap Kemdiktisaintek lebih agresif memperjuangkan kebutuhan anggaran pendidikan tinggi agar pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih optimal bagi perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan pemerataan kualitas pendidikan nasional (red)
Berita terkait
