JAKARTA, BERITA SENAYAN – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kembali menemukan berbagai persoalan serius dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 di kawasan Mina, Arab Saudi. Mulai dari kondisi tenda yang sesak, sanitasi yang buruk, hingga keterlambatan distribusi makanan menjadi sorotan utama DPR.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa fasilitas yang disediakan bagi jemaah Indonesia di Mina masih jauh dari standar kenyamanan dan kelayakan.

“Saya menemukan beberapa temuan kaitan dengan fasilitas tenda, terutama dari fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan,” ujar Selly kepada Parlementaria di Mina, Makkah, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, persoalan sanitasi menjadi salah satu masalah yang paling mendesak. Ketersediaan air bersih di toilet dinilai tidak memadai, padahal kebutuhan air bagi jemaah sangat tinggi, terutama untuk keperluan berwudu selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Atas kondisi tersebut, Selly mendesak pihak syarikah yang bekerja sama dengan perusahaan pengembang milik pemerintah Arab Saudi untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan dan memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia.

Jemaah Telantar Berjam-jam Tanpa Makanan

Temuan paling memprihatinkan, lanjut Selly, terjadi pada sistem distribusi logistik yang dinilai gagal berjalan optimal. Timwas menemukan sejumlah jemaah yang berada di dalam tenda selama berjam-jam tanpa mendapatkan makanan.

“Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR,” tegasnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia bagi jemaah yang mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan, kelaparan, maupun kondisi tenda yang terlalu padat.

Selly menilai persoalan di Mina harus menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara haji. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema tanazul, yakni mengembalikan jemaah berisiko tinggi ke hotel di Makkah tanpa harus menginap di tenda Mina.

“Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak,” katanya.

Pelayanan di Makkah dan Madinah Dinilai Lebih Baik

Meski memberikan kritik keras terhadap kondisi di Mina, Selly tetap mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 secara umum. Ia menilai pelayanan kepada jemaah selama berada di Makkah dan Madinah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan, untuk beberapa pelayanan di Makkah dan Madinah berjalan dengan relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang kendalanya itu berada di Mina,” jelasnya.

Menurut Selly, perhatian utama pemerintah dan penyelenggara haji ke depan harus difokuskan pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang memiliki tingkat kompleksitas dan tantangan paling tinggi.

“Tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya,” pungkasnya (red)