JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, mendesak PT Freeport Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Menurutnya, besarnya anggaran tanggung jawab sosial perusahaan harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direktur Utama PT Freeport Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
“Selama ini kita mengetahui Freeport telah menjalankan banyak program untuk masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga berbagai program sosial lainnya. Namun pertanyaan besarnya, mengapa program-program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif?” kata Ratna.
Menurut Ratna, berbagai program sosial yang dijalankan Freeport perlu dievaluasi secara komprehensif agar diketahui penyebab utama manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.
Ia menilai perusahaan harus menemukan “benang merah” dari seluruh program yang telah dijalankan sehingga dapat disusun model pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Harus dicari apa persoalan utamanya. Jangan sampai program-program yang berjalan hanya berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling terintegrasi. Harus ada strategi yang mampu menjadi pemicu perubahan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ratna juga menyoroti besarnya dana tanggung jawab sosial perusahaan yang telah digelontorkan PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, dengan alokasi dana sekitar 117,1 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun, masyarakat semestinya memperoleh dampak yang jauh lebih signifikan, baik dalam peningkatan kualitas hidup maupun kemandirian ekonomi.
“Kalau dihitung selama puluhan tahun, nilainya sangat besar. Karena itu, publik tentu berharap investasi sosial sebesar itu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, maupun kemandirian ekonomi,” katanya.
Legislator PKB tersebut menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Papua seharusnya mampu menjadi motor peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Jangan sampai kekayaan alam yang luar biasa tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tegas Ratna.
Selain meminta evaluasi program pemberdayaan masyarakat, Ratna juga mendesak PT Freeport Indonesia memenuhi komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Ia meminta perusahaan mempercepat pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan.
Ratna berharap pembenahan program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan indikator yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua secara berkelanjutan (red)
Berita terkait
