MAKKAH, BERITA SENAYAN – Persoalan kepadatan jemaah di kawasan Mina kembali menjadi sorotan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Meski secara umum pelaksanaan haji dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas masih menjadi tantangan utama yang dirasakan jemaah Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa persoalan di Mina tidak boleh terus berulang tanpa adanya solusi jangka panjang yang konkret.
Hal tersebut disampaikan Marwan melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” ujar Marwan.
Ia menjelaskan, kepadatan di Mina tidak dapat dihindari karena jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan untuk melaksanakan mabit dan lempar jumrah. Kondisi ini berdampak pada sempitnya ruang gerak serta menurunnya kenyamanan jemaah.
Selain persoalan kapasitas, Timwas Haji DPR RI juga menerima sejumlah laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal, seperti pendingin udara (AC) yang tidak berfungsi maksimal serta keterbatasan pasokan air di beberapa titik layanan.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain akibat tingginya kepadatan jemaah,” jelasnya.
Dorong Solusi Tenda Bertingkat hingga Skema Tanazul
Marwan menilai diperlukan pendekatan baru yang lebih progresif untuk mengatasi persoalan Mina. Jika perluasan area tidak memungkinkan, ia mendorong opsi inovatif seperti pembangunan tenda bertingkat atau skema penataan ruang lainnya.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang lebih manusiawi,” katanya.
Selain itu, Timwas Haji DPR RI juga mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai solusi mengurangi kepadatan di Mina. Skema tersebut memungkinkan sebagian jemaah tidak bermalam di tenda Mina dan kembali ke hotel dengan pengaturan tertentu.
Marwan menyebut sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut dari total sekitar 201 ribu jemaah haji Indonesia.
“Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” ujarnya.
Namun ia menegaskan bahwa seluruh opsi tersebut membutuhkan kajian mendalam, koordinasi erat, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI diharapkan dapat memperkuat proses tersebut.
“Persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya (red)
Berita terkait
