JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki peran penting dalam membangun ekosistem kebijakan yang inklusif dan responsif gender, terutama dalam memperkuat keterhubungan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam forum diskusi KPPRI bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Puan, keberadaan jejaring yang melibatkan organisasi internasional, akademisi, hingga lembaga perempuan menjadi modal penting yang harus dikelola secara serius untuk memperkuat kualitas kebijakan publik.
“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan.
Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh parlemen, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mampu menjembatani regulasi dengan realitas di lapangan.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” lanjutnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam isu-isu global seperti krisis iklim, geopolitik, dan keamanan manusia yang semakin kompleks.
Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima dampak kebijakan, tetapi harus menjadi bagian dari pengambil keputusan dalam berbagai level kebijakan.
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegas Puan.
Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen politik yang tidak berhenti pada deklarasi, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Puan menambahkan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan keseimbangan peran laki-laki dan perempuan sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi dalam mendorong kemajuan Indonesia.
“Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh,” ujarnya (red)
Berita terkait
