JAKARTA, BERITA SENAYAN – Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan tidak berarti bersikap berseberangan, melainkan tetap menjalankan fungsi sebagai mitra strategis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Aria Bima di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026), sekaligus merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar kabinet pemerintah.
Ia menegaskan PDIP tidak bersikap apriori, nyinyir, maupun antipati terhadap pemerintah, melainkan tetap membuka ruang kerja sama dalam kerangka kepentingan bangsa.
“Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah,” ujar Bimo.
Menurutnya, konsep mitra strategis yang diusung PDIP berangkat dari kesamaan tujuan untuk menjaga cita-cita kebangsaan dan memperkuat demokrasi yang sehat.
Ia menilai perbedaan posisi politik di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati.
Bimo juga mencontohkan pengalaman PDIP yang pernah berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tetap menjalankan peran kritis di parlemen secara konstruktif.
“Apapun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis,” katanya.
Dengan demikian, PDIP menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang aktif memberikan masukan, kritik, sekaligus solusi bagi pemerintah (red)

Berita terkait