JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme kuat di tengah tekanan ekonomi global.

Menurut Hojin, substansi pidato Presiden tidak hanya berfokus pada target pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang ingin memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka,” ujar Chamad Hojin saat dihubungi media di Jakarta.

Ia menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam forum paripurna DPR memiliki makna politik yang penting, terutama di tengah situasi ekonomi yang sensitif dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir.

“Dalam politik, kehadiran adalah bahasa. Ketika seorang pemimpin memilih hadir sendiri pada forum yang secara teknis bisa diwakilkan, ia sedang mengirim sinyal bahwa masalah ini penting dan ia bersedia menanggungnya secara langsung,” katanya.

Menurut Hojin, komunikasi langsung kepala negara diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memberikan kepastian arah kebijakan di tengah kondisi pasar global yang fluktuatif.

“Sinyal semacam ini tidak boleh diremehkan. Di tengah rupiah yang bergerak dalam tekanan, di tengah pasar yang sensitif dan publik yang gelisah, ada saat ketika kepala negara perlu berbicara sendiri,” jelasnya.

Puspoll Indonesia juga menilai langkah Presiden hadir langsung di DPR menunjukkan upaya memperkuat sinergi pemerintah dan legislatif sejak awal pembahasan RAPBN 2027.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap kebijakan fiskal berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pesan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Pidato Presiden hari ini mencoba menjawab tiga hal itu sekaligus,” pungkas Hojin (red)