JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan dalam diskusi publik bertajuk “Pendidikan: Hak Konstitusi atau Komoditas Ekonomi?” yang digelar di Aula Student Center UIN Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional itu menjadi ruang diskusi mahasiswa untuk membahas meningkatnya biaya pendidikan tinggi dan berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
Diskusi dihadiri mahasiswa lintas jurusan, akademisi, peneliti, hingga unsur pimpinan fakultas. Forum tersebut menyoroti arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai semakin dekat dengan logika ekonomi pasar dan berpotensi menjadikan pendidikan sebagai komoditas.
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FDIKOM UIN Jakarta, Dr. Muhtadi, dalam keynote speech menegaskan pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan pembangunan bangsa.
“Diskusi publik seperti ini penting untuk membangun kesadaran mahasiswa. Pendidikan yang layak dan berkeadilan harus terus diperjuangkan oleh seluruh elemen kampus,” ujar Muhtadi.
Ia juga menekankan bahwa kampus dan mahasiswa harus menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas pendidikan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Massa Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. Dudi Iskandar, menilai pendidikan sejatinya bertujuan membentuk manusia yang kritis, beradab, dan memiliki kesadaran sosial, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
“Pendidikan semestinya mencetak generasi yang berpikir kritis dan mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan hanya memproduksi manusia yang diarahkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,” tegas Prof. Dudi.
Menurutnya, dominasi logika ekonomi pasar dalam dunia pendidikan telah menggeser orientasi kampus dari ruang pembebasan ilmu menjadi institusi yang semakin dekat dengan kepentingan bisnis.
Peneliti Politika Research & Consulting (PRC), Milki Amirus Soleh, turut mengkritisi kondisi gerakan mahasiswa saat ini yang dinilai mulai kehilangan daya kritis terhadap persoalan sosial dan kebijakan negara.
“Mahasiswa jangan sampai kehilangan nalar kritisnya. Ketika mahasiswa mulai apatis terhadap kebijakan negara, maka ruang demokrasi akan semakin mudah dikendalikan oleh kepentingan elit,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, isu transformasi perguruan tinggi menuju sistem PTN-BH juga menjadi sorotan. Para narasumber menilai otonomi pengelolaan keuangan kampus berpotensi memicu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang memberatkan mahasiswa dan keluarga.
Pada sesi diskusi, mahasiswa menyampaikan keresahan terkait akses pendidikan yang dinilai semakin elitis. Mereka meminta organisasi mahasiswa dan pihak kampus memastikan pendidikan tetap dapat diakses masyarakat menengah ke bawah.
Sebagai penanggap, Zidan Ramdani menegaskan pentingnya kesadaran kolektif mahasiswa dalam mengawal kebijakan pendidikan nasional.
“Kita perlu memiliki kesadaran kolektif agar kebijakan yang tidak berkeadilan bisa segera diatasi. Pendidikan harus diprioritaskan, bukan dipinggirkan,” tegasnya.
Melalui forum ini, DEMA FDIKOM UIN Jakarta berharap lahir gerakan intelektual mahasiswa yang lebih progresif dan responsif terhadap persoalan pendidikan nasional. Hasil diskusi juga akan ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief dan pernyataan sikap resmi terkait kebijakan pendidikan di tingkat kampus maupun nasional (red)
Berita terkait
