JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti berbagai persoalan yang dialami guru berstatus PPPK akibat lemahnya tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, banyak guru PPPK yang justru dirugikan oleh sistem yang tidak sinkron, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji hingga ketidakjelasan pengembangan karier.
“Banyak guru yang menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujar Lalu Hadrian, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa sistem multi-skema dalam pengangkatan guru perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
Politisi PKB itu juga meminta Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam memperbaiki tata kelola guru nasional, termasuk menata ulang sistem rekrutmen dan pengelolaan tenaga pendidik.
Lalu Hadrian mengusulkan agar ke depan rekrutmen guru disatukan melalui satu jalur nasional, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan.
Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh pengelolaan guru berada di bawah kendali pemerintah pusat guna memastikan pemerataan distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Dengan sistem yang terpusat, negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan pembenahan serius agar persoalan yang selama ini membebani guru PPPK tidak terus berulang.
“Guru adalah pilar utama pendidikan. Sudah seharusnya mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak,” pungkasnya (red).
Berita terkait
