JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyoroti lemahnya sistem pengawasan tempat penitipan anak menyusul mencuatnya kasus dugaan kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola dan pengawasan fasilitas penitipan anak di seluruh Indonesia.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan anak, khususnya di fasilitas penitipan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Sari menilai, selain penegakan hukum terhadap pelaku, evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, penguatan regulasi dan pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar tidak ada celah terjadinya kekerasan terhadap anak di ruang yang seharusnya aman.
Berdasarkan data sementara, dari 103 anak yang terdaftar di daycare tersebut, sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.
Sari juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi layanan penitipan anak, termasuk melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan DPR RI akan terus mengawal isu perlindungan anak agar sistem yang ada benar-benar mampu memberikan rasa aman bagi anak dan orang tua (red)
Berita terkait
