JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Daniel Mutaqien Syafiudin, menyoroti besarnya anggaran tenaga pendamping desa yang mencapai Rp1,2 triliun dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Daniel mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian Desa terserap untuk tenaga pendamping profesional, namun dampaknya terhadap percepatan pembangunan desa masih perlu diuji secara objektif.
“Hampir 70 persen anggaran terserap untuk tenaga pendamping profesional. Seberapa besar efeknya terhadap akselerasi program?” ujarnya.
Ia menilai, jika kontribusi pendamping desa tidak signifikan terhadap pengembangan BUMDes maupun peningkatan status desa, maka alokasi anggaran perlu ditata ulang agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi penting di tengah kebutuhan pembangunan desa yang semakin luas dan kompleks.
“Kalau tidak efektif, ya bisa dievaluasi lagi. Tidak perlu semuanya diakomodir,” tegas Daniel.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar program pendamping desa tidak bergeser dari tujuan awalnya, yakni mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Daniel menekankan perlunya pengawasan agar program tersebut tidak berubah menjadi beban anggaran tanpa hasil yang sepadan bagi masyarakat desa (red)
Berita terkait
