JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk ikut terlibat dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, peran Danantara tidak bisa lagi dipisahkan dari pembahasan arah ekonomi nasional karena lembaga tersebut memegang kendali strategis pada sektor investasi BUMN.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Misbakhun, perubahan struktur pengelolaan investasi nasional menuntut adanya penyesuaian dalam forum pembahasan ekonomi makro. Jika sebelumnya pembahasan asumsi makro hanya melibatkan otoritas fiskal dan moneter, kini Danantara dinilai memiliki posisi penting yang perlu didengar langsung oleh DPR.
“Menurut saya, suatu saat kita harus memanggil BPI Danantara itu dalam forum asumsi makro seperti ini. Dulu asumsi makro di depan kita ada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS. Terus, investasi BUMN itu ada BPI Danantara,” ujar Misbakhun.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, DPR perlu memperoleh gambaran yang utuh mengenai strategi investasi yang akan dijalankan Danantara untuk mendukung target-target pembangunan pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan Danantara dalam pembahasan ekonomi makro tidak hanya penting untuk menjelaskan arah investasi BUMN, tetapi juga untuk memastikan adanya sinkronisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan investasi nasional.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI yang hadir dalam rapat. DPR menilai keberadaan Danantara sebagai institusi baru dengan mandat besar dalam pengelolaan investasi negara perlu mendapat ruang dalam pembahasan kebijakan ekonomi strategis.
Misbakhun berpandangan, semakin besar peran investasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi, semakin penting pula keterbukaan informasi dan koordinasi antara Danantara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai secara lebih terukur dan berkelanjutan (red)
Berita terkait
