Setahun ASR–Hugua: Membaca Arah Tata Kelola Modern

Oleh: Akril Abdillah*

Hari ini, 20 Februari 2026, genap satu tahun kepemimpinan Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, satu tahun pertama merupakan fase krusial untuk menilai arah kebijakan, konsistensi program, serta kapasitas eksekusi pemerintahan. Evaluasi tidak lagi bertumpu pada dokumen perencanaan, melainkan pada implementasi konkret dan dampaknya bagi masyarakat sejalan dengan pendekatan New Public Management (Christopher Hood) yang menekankan kinerja, efisiensi, dan orientasi hasil (output-oriented governance).

Tahun pertama pemerintahan ASR–Hugua menunjukkan pendekatan yang relatif moderat dan berbasis kerja. Minimnya retorika publik yang berlebihan justru memperlihatkan orientasi pada hasil (output-oriented governance). Pola ini mengindikasikan preferensi terhadap konsolidasi internal birokrasi dan percepatan realisasi program dibandingkan pembangunan citra semata. Dalam teori Good Governance (World Bank & UNDP), efektivitas dan akuntabilitas menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan, bukan sekadar popularitas politik.

Dalam sektor pendidikan, kebijakan beasiswa menjadi salah satu indikator komitmen pembangunan sumber daya manusia. Jika merujuk pada Human Capital Theory (Gary Becker), investasi pada pendidikan bukan sekadar belanja sosial, tetapi strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar pada 2025 dan rencana peningkatan hingga Rp10 miliar pada 2026 menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan (policy sustainability), bukan program populis yang temporer.

Pada sektor infrastruktur, perbaikan 36 kilometer jalan provinsi dalam waktu relatif singkat mencerminkan peran negara dalam menyediakan public goods. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen (Paul Romer), infrastruktur menjadi katalis peningkatan produktivitas dan integrasi pasar. Infrastruktur jalan memiliki efek berganda (multiplier effect, Keynesian) terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas sosial masyarakat.

Demikian pula dengan penyelesaian paket irigasi dan normalisasi sungai. Kebijakan ini memiliki implikasi langsung terhadap produktivitas pertanian dan mitigasi risiko bencana. Dalam konteks wilayah yang rentan terhadap banjir dan gangguan hidrologis, langkah tersebut mencerminkan pendekatan preventif sekaligus protektif terhadap kepentingan petani dan masyarakat pesisir.

Langkah konkret lainnya adalah pembangunan Jembatan Bailey di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara. Infrastruktur ini dibangun sebagai solusi darurat pascabanjir yang sebelumnya memutus akses utama penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Selama bertahun-tahun, ruas Trans Sulawesi di wilayah tersebut kerap terendam banjir hingga melumpuhkan arus transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan tersebut telah berlangsung lintas periode kepemimpinan. Namun pada masa pemerintahan Andi Sumangerukka, respons kebijakan diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Bailey sebagai langkah cepat untuk memulihkan konektivitas wilayah. Tindakan ini menunjukkan orientasi pada problem solving berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, satu hal yang paling menonjol dari sosok Andi Sumangerukka (ASR) dalam setahun ini adalah keputusannya tidak mengambil gaji dan fasilitas jabatan, lalu mengalihkannya untuk sektor pendidikan. Langkah ini memiliki makna etis yang kuat dan memberi pesan jelas bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional (James MacGregor Burns) yang mengatakan pemimpin tidak hanya mengelola sistem, tetapi menginspirasi perubahan nilai dan budaya organisasi.

Dari sisi makroekonomi, perbandingan dengan periode sebelumnya menunjukkan dinamika yang menarik. Sebagai orang yang berkutat dengan kebijakan publik, saya melihat perbandingan angka antara tahun pertama ASR (2025) dengan tahun pertama periode kedua Nur Alam (2013) serta tahun pertama Ali Mazi (2019) sangatlah menarik.

Pada 2013, ekonomi Sultra tumbuh tinggi 6,18 persen. Tapi ingat, itu tahun keenam Nur Alam memimpin. Pertumbuhannya besar, tapi ketimpangan (Gini Ratio) juga tinggi di angka 0,43. Artinya, ekonomi tumbuh, tapi yang menikmati hanya segelintir orang.

Lalu di zaman Ali Mazi (2019), pertumbuhan sempat menyentuh 6,51 persen karena booming nikel. Namun, pertumbuhan ini sangat bergantung pada harga komoditas global bisa tinggi hari ini, tapi rapuh besok.

Nah, bagaimana dengan ASR di 2025? Di tengah kondisi ekonomi dunia yang lagi sulit, ekonomi Sultra tetap stabil tumbuh di angka 5,94 persen. Hebatnya, angka kemiskinan turun hampir 10 ribu orang dan Gini Ratio (ketimpangan) turun drastis ke 0,357. Ini yang kita sebut inclusive growth. Angkanya mungkin terlihat lebih moderat dibanding masa lalu, tapi hasilnya lebih dirasakan oleh rakyat banyak. Pertumbuhannya lebih berkualitas. Inilah yang kita sebut pertumbuhan yang berkeadilan angka yang tidak cuma cantik di laporan, tapi terasa di kantong rakyat bawah. Hal ini sejalan dengan degan kerangka pembangunan berkeadilan (Amartya Sen) bahwa kesejahteraan diukur dari perluasan akses dan kesempatan masyarakat.

Kemudian, dua capaian penting di penghujung tahun pertama kepemimpinan ini adalah realisasi ekspor langsung (direct export) feronikel dan penyelesaian sengketa Pulau Kawi-Kawia.

Pelepasan ekspor perdana 46 kontainer feronikel langsung dari Kendari New Port ke Tiongkok menandai babak baru dalam tata kelola perdagangan daerah. Skema ekspor langsung ini memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat posisi Sulawesi Tenggara dalam rantai nilai industri hilirisasi nikel. Daerah tidak lagi hanya menjadi lokasi produksi, tetapi mulai mengambil peran lebih strategis dalam akses pasar global.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa Pulau Kawi-Kawia menjadi langkah penting dalam aspek tata kelola wilayah. Sengketa dengan Sulsel yang bertahun-tahun macet, akhirnya pecah telur di tangan ASR melalui pendekatan dialog dan koordinasi antarpemerintah melalui skema kesepakatan pengelolaan bersama. Penyelesaian ini memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas kawasan, dan memperjelas kewenangan pengelolaan wilayah ke depan.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Dinamika ekonomi global yang fluktuatif, tekanan fiskal daerah, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut konsistensi dan kapasitas manajerial yang kuat. Dalam konteks ini, Andi Sumangerukka (ASR) tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dengan seluruh perangkat daerah, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi prasyarat utama keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan daerah juga perlu selaras dengan visi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian ekonomi dan penguatan kedaulatan pangan. Di tingkat daerah, visi tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret seperti penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal, serta pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pembangunan Sulawesi Tenggara tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari arsitektur pembangunan nasional.

Di sisi lain, reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Loyalitas aparatur saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah kompetensi, integritas, dan budaya kerja yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi menjadi fondasi penting untuk menjaga efektivitas program dan kepercayaan publik. Tanpa birokrasi yang solid dan akuntabel, percepatan pembangunan akan sulit tercapai.

Dalam perjalanannya, ASR tentu menghadapi dinamika dan kritik politik. Namun respons yang ditunjukkan sejauh ini lebih menekankan pada kerja dan capaian program daripada omon-omon. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tetap fokus pada agenda pembangunan.

Tepat satu tahun kepemimpinan ASR–Hugua di 20 Februari 2026, fondasi awal sudah diletakkan melalui penguatan infrastruktur, investasi sumber daya manusia, stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta penyelesaian sejumlah persoalan strategis daerah. Perjalanan ini masih panjang, tetapi arah kebijakan yang sudah terbentuk memberikan dasar optimisme terhadap masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan berkeadilan.

Pada saat yang sama, partisipasi dan kedewasaan masyarakat Sulawesi Tenggara sangat dibutuhkan. Pembangunan daerah memerlukan dukungan kolektif serta sikap kritis yang konstruktif. Masyarakat diharapkan tetap menjaga stabilitas sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang berpotensi memecah konsolidasi pembangunan. Kritik memang penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional dan berbasis data.

Menjaga kepemimpinan ASR–Hugua bukan berarti menutup ruang evaluasi, melainkan memastikan bahwa proses pembangunan tidak terganggu oleh kepentingan yang menghambat kemajuan daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan warganya secara berkelanjutan.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia (Mahasiswa Program Doktor UPI YAI)