JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera membenahi rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Desakan ini menyusul fenomena kelangkaan dan antrean panjang BBM yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Ratna menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari angka ketersediaan stok BBM secara nasional. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasokan benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat hingga wilayah pelosok dan kepulauan.
“Energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika BBM langka, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak sehingga pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus segera memastikan kelancaran logistik,” tegas Ratna di Jakarta, Kamis, (12/11/2026).
Ia mengingatkan, klaim stok BBM nasional yang berada pada kisaran 16 hingga 18 hari sebagaimana disampaikan Kementerian ESDM tidak otomatis mencerminkan kelancaran distribusi di seluruh daerah.
Keterbatasan kapasitas penyimpanan dan hambatan pengiriman antarpulau, menurut Ratna, dapat menyebabkan kekosongan pasokan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), meskipun stok nasional dinyatakan aman.
“Jangan sampai pemerintah menyatakan stok BBM nasional aman, tetapi masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkannya. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar angka ketersediaan stok, melainkan kepastian BBM tersedia dan mudah diakses,” katanya.
Ratna Soroti Kesenjangan Stok Nasional dan Pasokan BBM Daerah
Ratna juga menyoroti peningkatan kuota BBM bersubsidi pada 2026. Kuota solar subsidi tercatat naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter, sedangkan kuota Pertalite mencapai 29,26 juta kiloliter.
Menurutnya, peningkatan alokasi tersebut harus diikuti sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pengawasan distribusi yang efektif. Tanpa pembenahan rantai pasok, besarnya kuota tidak menjamin masyarakat memperoleh BBM sesuai kebutuhan.
Ratna mengingatkan bahwa kelangkaan BBM dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi. Nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor transportasi menjadi kelompok yang berpotensi terdampak langsung.
“Alokasi kuota yang besar harus diimbangi dengan pengelolaan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Kelangkaan ini berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi sektor produktif dan transportasi di daerah,” ujar legislator PKB tersebut.
Ia menilai pemerintah perlu melihat persoalan distribusi secara lebih menyeluruh, termasuk kondisi geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan infrastruktur energi di luar Pulau Jawa.
Pemerintah Diminta Evaluasi Terminal BBM dan Antisipasi Cuaca Buruk
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ratna meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina segera mengevaluasi kapasitas terminal penyimpanan atau storage, khususnya di luar Pulau Jawa.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi cuaca buruk menjelang akhir tahun. Kondisi cuaca dapat menghambat pengiriman BBM antarpulau dan memperbesar risiko keterlambatan pasokan ke sejumlah wilayah.
Selain persoalan logistik, Ratna menekankan pentingnya memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait dengan aparat penegak hukum dinilai diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi di lapangan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkutan, kapasitas penyimpanan, dan pengawasan penyaluran wajib segera dilakukan. Negara harus hadir menjamin ketahanan energi hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan tanpa terkecuali,” pungkas Ratna.
Ratna menegaskan, keberhasilan kebijakan subsidi energi tidak cukup diukur dari besarnya kuota maupun ketersediaan stok nasional. Pemerintah juga harus memastikan distribusi berjalan lancar sehingga BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan (red)
Berita terkait
