JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah menetapkan desa pesisir sebagai kategori khusus dalam sistem pendataan statistik desa nasional. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan masyarakat nelayan dapat terpetakan secara akurat dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan serta alokasi anggaran infrastruktur.
Menurut Irmawan, karakteristik desa nelayan berbeda dengan desa pertanian. Karena itu, penyamaan kategori dalam sistem pendataan berisiko membuat pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
“Desa nelayan itu hidup dari laut, bukan dari sawah. Kalau dalam data mereka disamakan dengan desa pertanian, yang dibangun bisa jadi irigasi dan jalan usaha tani, padahal kebutuhan mereka adalah dermaga, tambatan perahu, dan tanggul penahan abrasi,” ujar Irmawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Irmawan menilai klasifikasi pendataan statistik yang hanya membagi desa ke dalam kategori pertanian dan nonpertanian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil wilayah pesisir.
Ketidaktepatan basis data tersebut berpotensi membuat program pembangunan dari berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan, tidak tepat sasaran.
“Banyak kampung nelayan yang setiap tahun kehilangan daratan akibat abrasi, serta ada desa pulau yang satu-satunya akses keluar masuk adalah kapal rakyat. Kebutuhan seperti ini harus terlihat dalam data agar bisa menjadi prioritas pembangunan,” tegas legislator asal Aceh tersebut.
Irmawan Dorong Indeks Khusus Desa Pesisir
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Irmawan mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bappenas, Kementerian Desa, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merumuskan indeks khusus desa pesisir.
Menurutnya, pemutakhiran basis data spasial perlu menjadi pedoman bagi kementerian teknis dalam merancang program pembangunan, termasuk proyek padat karya dan penyediaan infrastruktur dasar maritim.
Ia menegaskan bahwa ketepatan data merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan pemetaan karakteristik desa pesisir yang lebih terperinci, alokasi anggaran pemerintah diharapkan dapat menjawab persoalan masyarakat secara langsung.
“Ketepatan data merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan nasional. Jika karakteristik desa pesisir terpetakan dengan baik, maka kucuran anggaran kementerian akan langsung menjawab persoalan masyarakat pesisir,” kata Irmawan.
Selain persoalan pendataan, Irmawan menyoroti kebutuhan infrastruktur keselamatan pelayaran rakyat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Ia meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan dermaga yang memenuhi standar, akses jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), penyediaan air bersih, serta sistem informasi cuaca maritim.
Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus melindungi keselamatan warga yang mengandalkan transportasi laut dalam kehidupan sehari-hari.
“Keselamatan pelayaran rakyat harus mendapat perhatian serius, mulai dari ketersediaan dermaga yang layak hingga akses informasi cuaca maritim. Negara harus hadir melindungi mobilitas warga di pulau-pulau kecil,” ucapnya.
Infrastruktur Pesisir Harus Terintegrasi, Dana Desa Perlu Fleksibel
Irmawan juga meminta kementerian terkait memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir rob dan abrasi ekstrem di kawasan pantai.
Ia menilai pembangunan kawasan pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial karena persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan saling berkaitan, mulai dari kerusakan lingkungan, keterbatasan akses transportasi, hingga minimnya fasilitas publik.
Karena itu, penataan permukiman nelayan yang sehat dan tangguh terhadap bencana harus menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
“Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir tidak bisa dikerjakan secara parsial. Sinergi antar-kementerian mutlak diperlukan agar tanggul penahan abrasi dan fasilitas publik pesisir terbangun secara terintegrasi,” tutur politikus senior tersebut.
Di sisi lain, Irmawan mendorong adanya aturan yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan dana desa. Menurutnya, dana tersebut perlu dapat dimanfaatkan untuk pengadaan sarana keselamatan laut dan perbaikan tambatan perahu sesuai kebutuhan masing-masing desa.
Ia berpandangan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan karakteristik desa maritim agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada wilayah daratan.
“Membangun dari desa artinya mengenali potensi dan kondisi setiap desa secara apa adanya. Desa nelayan harus tercatat jelas dalam data negara supaya kebutuhannya juga diakomodasi dalam pembangunan,” pungkas Irmawan (red)
Berita terkait
