JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan agar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mewajibkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) membagikan sedikitnya 10 persen saham kepada wartawan dan karyawan.
Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, A. Iman Sukri. Ia mendorong agar kepemilikan saham pekerja media dikelola melalui koperasi karyawan sehingga manfaat ekonomi industri penyiaran dapat dirasakan secara kolektif.
Menurut Iman, frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran merupakan ranah publik dan kekayaan bangsa yang terbatas. Karena itu, pemanfaatannya tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pemilik modal, tetapi juga harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat, termasuk para pekerja yang menjalankan operasional perusahaan.
“Frekuensi itu milik rakyat. Pasal 33 UUD 1945 jelas mengamanatkan bahwa kekayaan negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau frekuensi dikelola swasta, maka harus ada pembagian manfaat, dan yang paling dekat adalah para wartawan dan karyawan yang setiap hari menghidupi lembaga penyiaran itu,” ujar Iman Sukri, Kamis (12/11/2026) di Jakarta.
Ia menilai, pemberian kepemilikan saham kepada wartawan dan karyawan bukan sekadar persoalan kesejahteraan pekerja, melainkan bagian dari upaya mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan dalam industri penyiaran.
PKB Usulkan Minimal 10 Persen Saham untuk Pekerja Media
Iman menjelaskan, semangat memberikan kesempatan kepemilikan saham kepada karyawan sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran yang berlaku.
Dalam Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran Swasta diwajibkan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham dan mendapatkan bagian laba perusahaan.
Namun, menurut Iman, ketentuan tersebut belum berjalan optimal karena tidak mengatur besaran saham, mekanisme pelaksanaan, maupun sanksi yang jelas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
“Aturannya ada, tapi tidak bergigi. Tidak ada angka, tidak ada mekanisme, tidak ada sanksi. Karena itu dalam revisi ini Fraksi PKB mengusulkan angka yang jelas, minimal 10 persen, dan dikelola melalui koperasi karyawan agar kepemilikannya kolektif, tidak mudah dialihkan, dan benar-benar dirasakan bersama,” katanya.
Melalui usulan tersebut, Fraksi PKB ingin memastikan kepemilikan saham pekerja tidak sekadar menjadi ketentuan normatif dalam undang-undang. Koperasi karyawan diharapkan menjadi wadah kolektif yang memungkinkan wartawan dan karyawan memiliki bagian kepemilikan perusahaan secara lebih terorganisasi.
Dengan skema itu, pekerja media tidak hanya berpeluang memperoleh dividen, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan suara dalam rapat pemegang saham.
Kepemilikan Saham Dinilai Bisa Perkuat Independensi Wartawan
Lebih lanjut, Iman menilai keterlibatan wartawan dan karyawan sebagai pemilik saham dapat memperkuat posisi tawar pekerja dalam perusahaan media. Skema kepemilikan kolektif melalui koperasi juga dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan pekerja terhadap kepentingan pemilik modal.
Menurutnya, independensi ruang redaksi berkaitan erat dengan kesejahteraan dan posisi pekerja di dalam perusahaan. Karena itu, kepemilikan saham oleh wartawan tidak hanya menyangkut pembagian keuntungan, tetapi juga perlindungan terhadap profesionalisme jurnalistik.
“Wartawan yang ikut memiliki perusahaannya akan lebih terlindungi dari tekanan kepentingan pemilik. Ini bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga soal menjaga kualitas dan independensi informasi yang diterima publik,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Iman menambahkan, Fraksi PKB akan memperjuangkan usulan kepemilikan minimal 10 persen saham bagi wartawan dan karyawan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Penyiaran di Komisi I DPR RI.
Ia juga mengajak organisasi profesi wartawan, serikat pekerja media, serta masyarakat sipil untuk ikut mengawal usulan tersebut agar masuk dalam substansi revisi undang-undang.
“Revisi UU Penyiaran jangan hanya mengatur konten dan teknologi. Ini kesempatan membumikan Pasal 33 di industri penyiaran, agar mereka yang bekerja di balik layar juga ikut memiliki,” tegasnya.
Melalui usulan ini, PKB berharap pembaruan regulasi penyiaran tidak hanya menjawab perkembangan teknologi dan tata kelola konten, tetapi juga memperkuat kesejahteraan pekerja serta prinsip demokratisasi kepemilikan di industri media (red)
Berita terkait
