JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro, mendukung keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Keputusan tersebut dinilai tepat karena keselamatan dan kenyamanan penumpang harus menjadi prioritas dalam pengadaan sarana transportasi publik.
Syafiuddin mengatakan, keputusan bisnis terkait pengadaan armada merupakan kewenangan PT KAI. Terlebih, pembatalan tersebut dilakukan setelah tim KAI memeriksa langsung kondisi kereta yang direncanakan untuk diimpor dari Jepang.
Menurutnya, sejumlah aspek perlu menjadi pertimbangan serius, mulai dari usia kereta yang rata-rata mencapai 28 tahun, keberlanjutan pemeliharaan, hingga risiko kelelahan material pada struktur kereta.
Ia menegaskan, kebutuhan penambahan armada tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar keselamatan operasional.
“Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung keputusan KAI membatalkan rencana impor KRL bekas apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta,” ujar Syafiuddin, Rabu (11/11).
Meski mendukung pembatalan impor, Syafiuddin mengingatkan agar keputusan tersebut segera diikuti langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan armada KRL. Pasalnya, peningkatan jumlah penumpang di wilayah Jabodetabek membutuhkan dukungan sarana transportasi yang memadai.
Syafiuddin Minta KAI Optimalkan Produksi Kereta INKA
Syafiuddin mendorong PT KAI memperkuat kerja sama dengan industri perkeretaapian nasional, khususnya PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, perusahaan manufaktur dalam negeri tersebut perlu diberikan ruang dan kepercayaan lebih besar untuk memproduksi rangkaian kereta sesuai kebutuhan transportasi publik.
Ia menilai pembatalan impor KRL bekas tidak boleh berujung pada terhambatnya pengadaan armada baru. Pemerintah dan KAI harus segera menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan kereta dengan mengoptimalkan kemampuan industri nasional.
“Jangan sampai pembatalan impor justru membuat pengadaan kereta menjadi terhambat. Kita punya industri dalam negeri, yaitu PT INKA, yang harus dioptimalkan. Pemerintah dan KAI perlu mendorong INKA agar mampu mempercepat produksi kereta sesuai kebutuhan nasional,” tegasnya.
Menurut Syafiuddin, penguatan PT INKA tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan armada KRL, tetapi juga bagian dari strategi membangun kemandirian industri transportasi nasional.
Dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, pengadaan kereta diharapkan tidak terus-menerus bergantung pada produk luar negeri. Selain itu, langkah tersebut dapat memperkuat kemampuan industri nasional dalam mendukung kebutuhan transportasi publik jangka panjang.
Kebutuhan Tambahan KRL Jabodetabek Capai 23 Rangkaian
Syafiuddin juga meminta PT KAI bergerak lebih cepat dalam menyiapkan pengadaan armada baru. Berdasarkan data PT KAI yang disampaikan dalam keterangannya, kebutuhan tambahan armada untuk operasional KRL Jabodetabek saat ini mencapai 23 rangkaian.
Jumlah tersebut terdiri atas tujuh rangkaian dengan 12 kereta dan 16 rangkaian dengan delapan kereta.
Menurutnya, kebutuhan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui perencanaan pengadaan yang matang dan terukur. Ketersediaan armada menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran layanan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat Jabodetabek.
Syafiuddin berharap PT KAI, Kementerian Perhubungan, dan PT INKA dapat menyusun langkah percepatan pengadaan kereta secara bersama-sama.
Perencanaan tersebut perlu mencakup kapasitas produksi, skema pembiayaan, hingga jadwal kedatangan armada baru agar kebutuhan transportasi publik dapat dipenuhi tanpa mengorbankan aspek keselamatan.
Ia menegaskan bahwa pembatalan impor KRL bekas harus menjadi momentum memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan memadai (red)
Berita terkait
